Page 39 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022

Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK)
menyatakan: Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 89.

Pasal 185 ayat (1) UUK menyatakan: barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90
ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp
100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

Sehingga berdasarkan bunyi ketentuan di atas, bisa diketahui ada perusahaan yang membayar
gaji karyawan di bawah upah minimum sebagaimana ditetapkan pemerintah dapat dikenakan
sanksi pidana berupa penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun
dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp
400.000.000 (empat ratus juta rupiah).

"Setidaknya ada sekitar lima ribuan perusahaan di Badung yang wajib menggaji tenaga kerjanya
sesuai standar upah sebesar Rp 2.961.285,40 per bulan," jelasnya.

Pihaknya mengakui, jika sampai satu bulan ke depan tidak ada perusahaan mengajukan
penangguhan, artinya Disperinaker Badung pun beranggapan semua perusahaan tersebut telah
sanggup menggaji sesuai UMK. Jika dalam praktiknya ada perusahaan tidak menggaji sesuai
besaran UMK, maka dilakukan tindakan tegas.

"Tindakan tegas yang kami lakukan berupa sanksi pidana maupun denda sesuai ketentuan
peraturan yang berlaku. Namun sampai saat ini perusahaan-perusahaan tersebut tidak ada
meminta penanguhan UMK ke Disperinaker," ucapnya.

Oka Dirga mengatakan, pelaksanaan UMK tersebut sejatinya sudah jalan. Hanya saja sampai
saat ini tidak ada satu perusahaan yang meminta penangguhan. Artinya semua sudah mampu
membayar gaji karyawan sesuai standar UMK, yakni Rp 2.961.285,40. Sesuai ketentuan bila ada
perusahaan yang tidak sanggup menggaji sesuai UMK, sebenarnya sudah diberikan ruang untuk
menggaji lebih rendah dari UMK. Asalkan, sebelumnya mengajukan penangguhan.

Seperti diketahui, Besaran UMK tahun 2022 sudah ditetapkan oleh Pemprov Bali melalui
Keputusan Gubernur Bali No 790/03-M/ HK/ 2021 tentang Upah minimum Kabupaten Kota tahun
2022. Keputusan itu pun sudah sesuai dengan usulan kabupaten/kota sebelumnya. Dengan
disahkannya besaran UMK tersebut, Disprinaker pun sudah melakukan sosialisasi ke perusahaan-
perusahaan yang ada di Badung. Pasalnya perusahaan yang ada di Gumi Keris diwajibkan
membayar gaji karyawannya sesuai UMK.

"Iya karena sudah ditetapkan, kita sosialisasikan kini besaran UMK. Bahkan sudah kita sampaikan
lewat media sosial, termasuk dilakukan oleh pemerintah provinsi," ujar Oka Dirga sebelumnya.

Jika sebelumnya perusahaan bisa melakukan penangguhan namun kini perusahaan yang ada
tidak bisa melakukan penangguhan untuk membayar gaji sesuai dengan UMK. Oka Dirga
menegaskan, tahun 2022 ini tidak ada istilah penangguhan pelaksanaan UMK.

"Tidak boleh ada penangguhan UMK lagi. Ini sesuai aturan dan Undang-undang Cipta Kerja,"
ungkap Oka Dirga.

Dalam UU cipta kerja, semua perusahaan wajib tunduk dan patuh pada UMK yang di Badung
ditetakan sebesar Rp 2.961.285,40. Sehingga dirinya mengingatkan para pengusaha agar
mengikuti besaran UMK tersebut.

38