Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 38
Judul Tak Patuh, Terancam Pidana, Perusahaan di Badung Harus Bayar Gaji
Sesuai UMK
Nama Media bali.tribunnews.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://bali.tribunnews.com/2022/01/04/tak-patuh-terancam-pidana-
perusahaan-di-badung-harus-bayar-gaji-sesuai-umk
Jurnalis I Komang Agus Aryanta
Tanggal 2022-01-04 04:51:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Perusahaan yang ada di Kabupaten Badung kini harus membayar gaji karyawannya sesuai
dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan. Jika hal itu tidak ditetapkan maka
perusahaan bisa dipidana atau denda ratusan juta rupiah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang
No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).
TAK PATUH, TERANCAM PIDANA, PERUSAHAAN DI BADUNG HARUS BAYAR GAJI
SESUAI UMK
TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA- Perusahaan yang ada di Kabupaten Badung kini harus
membayar gaji karyawannya sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang ditetapkan.
Jika hal itu tidak ditetapkan maka perusahaan bisa dipidana atau denda ratusan juta rupiah. Hal
itu sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).
Namun jika perusahaan tidak bisa membayar gaji sesuai UMK, bisa melakukan penangguhan ke
pemerintah kabupaten Badung khususnya ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disprinaker)
Kabupaten Badung. Kepala Disprinaker Kabupaten Badung Ida Bagus Oka Dirga, Senin (3/1)
mengatakan, terkait dengan UMK sudah ada aturan yang mengaturnya.
"Besaran UMK kan sudah jelas untuk Badung. Namun kalau realisasi di lapangan sudah diatur
dalam undang-undang. Bahkan kami sudah melakukan sosialisasi terkait UMKM saat ini,"
katanya.
Disebutkan, ketentuan yang mengatur UMK, yakni Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU
Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi pidana
penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus
juta rupiah).
37