Page 38 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 4 JANUARI 2022
P. 38

Judul               Tak Patuh, Terancam Pidana, Perusahaan di Badung Harus Bayar Gaji
                                    Sesuai UMK
                Nama Media          bali.tribunnews.com
                Newstrend           Upah Minimum 2022
                Halaman/URL         https://bali.tribunnews.com/2022/01/04/tak-patuh-terancam-pidana-
                                    perusahaan-di-badung-harus-bayar-gaji-sesuai-umk
                Jurnalis            I Komang Agus Aryanta
                Tanggal             2022-01-04 04:51:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Perusahaan yang ada di Kabupaten  Badung  kini harus membayar gaji karyawannya sesuai
              dengan  Upah Minimum Kabupaten (UMK)  yang ditetapkan. Jika hal itu tidak ditetapkan maka
              perusahaan bisa dipidana atau denda ratusan juta rupiah. Hal itu sesuai dengan Undang-Undang
              No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).


              TAK PATUH, TERANCAM PIDANA, PERUSAHAAN DI BADUNG HARUS BAYAR GAJI
              SESUAI UMK

              TRIBUN-BALI.COM,  MANGUPURA-       Perusahaan  yang  ada  di  Kabupaten    Badung    kini  harus
              membayar gaji karyawannya sesuai dengan  Upah Minimum Kabupaten (UMK)  yang ditetapkan.
              Jika hal itu tidak ditetapkan maka perusahaan bisa dipidana atau denda ratusan juta rupiah. Hal
              itu sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UUK).

              Namun jika perusahaan tidak bisa membayar gaji sesuai UMK, bisa melakukan penangguhan ke
              pemerintah kabupaten Badung khususnya ke Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disprinaker)
              Kabupaten Badung. Kepala Disprinaker Kabupaten  Badung  Ida Bagus Oka Dirga, Senin (3/1)
              mengatakan, terkait dengan UMK sudah ada aturan yang mengaturnya.

              "Besaran UMK kan sudah jelas untuk  Badung. Namun kalau realisasi di lapangan sudah diatur
              dalam  undang-undang.  Bahkan  kami  sudah  melakukan  sosialisasi  terkait  UMKM  saat  ini,"
              katanya.

              Disebutkan, ketentuan yang mengatur UMK, yakni Pasal 185 ayat (1) Jo Pasal 90 ayat (1) UU
              Ketenagakerjaan, perusahaan yang membayar upah di bawah minimum dikenakan sanksi pidana
              penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling
              sedikit Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000 (empat ratus
              juta rupiah).





                                                           37
   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43