Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 SEPTEMBER 2019
P. 23
Kerja akan dikelola oleh Program Management Officer (PMO) yang akan disiapkan
oleh pemerintah. Nantinya, pemerintah mengeluarkan 2 juta Kartu Pra-Kerja setiap
tahunnya, yang akan dimulai pada Januari 2020, dan akan menggunakan anggaran
sebesar Rp10,3 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.
"[Perinciannya] 1,5 juta [pemilik Kartu Pra-Kerja] mendaftar secara digital dan
500.000 sisanya mendaftar secara reguler," ungkapnya.
Tetapi, belum dijelaskan lebih lanjut terkait tata cara pendaftaran kartu ini.
Pemerintah mengaku masih fokus menyiapkan aturan mengenai persyaratan yang
harus dipenuhi para calon penerima kartu.
Pemerintah menyatakan tak akan membatasi penerima kartu, termasuk dalam hal
usia.
"Tadinya kami pikir akan dibatasi antara 19-28 tahun karena pengangguran di usia
tersebut jumlahnya cukup besar. Tetapi, sudahlah, tidak perlu dibatasi usianya
karena bisa saja mereka yang baru terkena PHK dan harus menghidupi keluarga
membutuhkan pelatihan untuk menambah skill , sehingga perlu diakomodasi juga,"
terang Moeldoko.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
menyampaikan pemerintah tak bisa memberikan pelatihan teknis tingkat lanjut.
Pasalnya, dana yang dikucurkan untuk Kartu Pra-Kerja tidak akan memadai untuk
membayar pelatihan teknis tingkat lanjut yang notabene lebih mahal.
"Kita tidak bisa menutupi semuanya, apalagi yang biayanya mahal. Biar mereka
masing-masing saja atau private . Negara ada batasannya dong," ucapnya.
Page 22 of 72.
