Page 3 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 SEPTEMBER 2019
P. 3
pelaksanannya, PMO juga akan bekerja sama dengan para pelaku industri tanah air
dan lembaga pelatihan dan kejuruan (LPK). Bahkan, Pemerintah juga akan
bekerjasama dengan beberapa perusahaan digital seperti GoJek, Tokopedia, hingga
Bukalapak. Pemerintah juga menyatakan tak akan membatasi penerima kartu,
termasuk dalam hal usia.
Direktur Riset CORE Indonesia, Piter Abdullah mengatakan dengan adanya
kewajiban pemberian insentif maka Pemerintah harus bekerja lebih keras lagi
mengumpulkan penerimaan negara.
"Angka Rp 500 ribunya mungkin kecil. Tapi di APBN akan jadi besar dan membebani,"
kata Piter saat dihubungi detikcom, Jakarta, Rabu (25/9/2019).
"Untuk menutup biaya itu Pemerintah menggenjot pajak, yang berdampak negatif
terhadap pertumbuhan dan pembukaan lapangan kerja. Artinya kebijakan ini
kontradiktif," tegas dia.
Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad menuturkan, harus ada sistem verifikasi yang
detail sebelum program kartu prakerja ini dimulai.
Kapasitas balai latihan kerja (BLK), lanjut dia, sangat terbatas. Per tahun BLK hanya
mampu melatih 250 ribu-300 ribu orang. Jika pemerintah menargetkan 2 juta
penganggur mendapatkan pelatihan dari BLK mulai tahun depan, BLK bisa
mengalami over kapasitas. Apalagi, jika dirata-rata, jumlah penganggur di Indonesia
mencapai 8 juta orang per tahun. Karena itu, Tauhid menyarankan pemerintah
menggandeng sebanyak-banyaknya lembaga pelatihan swasta.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution
menyampaikan pemerintah tak bisa memberikan pelatihan teknis tingkat lanjut.
Pasalnya, dana yang dikucurkan untuk Kartu Pra Kerja tidak akan memadai untuk
membayar pelatihan teknis tingkat lanjut yang notabene lebih mahal.
Page 2 of 72.
