Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 04 APRIL 2019
P. 91
Rizki mengatakan ada beberapa pelanggaran dalam masalah ini, di antaranya, jika
memang tidak ada PHK seperti pengakuan Merry, Rizki mempertanyakan kenapa
ada bukti lembar pesangon yang ditandatangani oleh Merry sendiri. Angka pesangon
itu, lanjut Rizki, tidak sesuai dengan hitung-hitungan Kemenaker.
"Di sana Kemenaker punya hitungan sendiri. Kemenaker meminta dan menyuruh PT
PPLA membayar hak-haknya sesuai anjuran dari Kemenaker," ujarnya.
Sementara itu, pengacara Merry, Iwan Amirudin, tidak gamblang menjawab saat
ditanya apakah pihak perusahaan mengaku memecat Nurullita karena mendukung
paslon 01. "Jangan lari ke situ, tidak, tidak," kata Iwan.
Intinya, kata Iwan, pihaknya sudah sepakat untuk berdamai. Iwan mengatakan
mereka tidak bicara aturan normatif.
"Jadi intinya kami sudah sepakat untuk sepakat melakukan perdamaian. Kalau kita
bicara undang-undangnya, sebenarnya tidak menyangkut PHK atau tidak. Jadi
karena ada kesalahan-kesalahan, kemudian diakui, dan murni dengan aturan-aturan
yang ada jadi kita musyawarah mufakat tidak bicara aturan normatif," ujarnya.
Jika berdasarkan aturan normatif, menurutnya, tentu melalui proses karena UU
mengatakan PHK harus melalui ketentuan hubungan industrial pengadilan.
"Jadi kita tidak melalui ke sana karena kita takut bersayap ke mana-mana. Hanya,
melalui Ibu Merry menyampaikan kata maaf tadi disampaikan ke Bu Lita ya. Agar
semuanya diselesaikan baik-baik," ujarnya.
"Dan apa yang menjadi hak dan kewajiban sebagaimana aturan normatif, kita ikuti.
Mungkin itu saja, ini murni hubungan kerja perusahaan dengan pekerja,"
pungkasnya.
Page 90 of 91.
