Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 APRIL 2020
P. 112
Title KOMNAS HAM: PEMERINTAH DAERAH DAN PUSAT BELUM BERSINERGI SOAL KEBIJAKAN
PSBB
Media Name liputan6.com
Pub. Date 21 April 2020
Page/URL https://www.liputan6.com/news/read/4233838/komnas-ham-pemerintah-daera h-dan-
pusat-belum-bersinergi-soal-kebijakan-psbb
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Komnas HAM memberikan evaluasi terhadap penanggulangan Covid-19 di enam
daerah Kantor Perwakilan Komnas HAM, yakini di Aceh, Sumbar, Papua/Papua
Barat, Maluku, Sulteng, dan Kalbar.
Ketua Komnas HAM, Ahmad Taufan Damanik mengatakan, dari sisi soliditas
kebijakan, ada catatan yang menonjol di beberapa wilayah. Misalnya tata kelola
moda angkutan darat yang masif terjadi pada permintaan beberapa kepala daerah
untuk menghentikan operasi KRL, namun ditolak oleh Kementerian Perhubungan.
"Hal ini menunjukkan bahwa upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19
yang menjadi esensi penerapan PSBB (pembatasan sosial berskala besar) masih
berbenturan dengan kepentingan penyelamatan ekonomi," kata dia melalui
keterangan tertulisnya, Selasa (21/4/2020).
Selain itu, lanjutnya masalah lainnya adalah penerapan "status PSBB" yang menjadi
kewenangan Menteri Kesehatan. Untuk kasus ini, dia mencontohkan adanya
kebijakan Gubernur Maluku yang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Regional
(PSBR), dan penerapan PSBB di Papua yang diputuskan oleh Gubernur Papua
sendiri.
"Dari catatan di atas, penting untuk menata ulang kembali soliditas dan
mempertegas platform dan orientasi penerapan PSBB, apakah orientasi utamanya
adalah kepentingan ekonomi ataukah kepentingan hak atas kesehatan," tegas
Taufan.
Menurut dia, pemerintah pusat dan daerah mestinya duduk bersama sehingga tarik
menarik antar kepentingan ini dapat dikelola sedemikian rupa tanpa mengurangi
tujuan semula diterapkannya PSBB dan untuk kepentingan keselamatan dan
kesehatan masyarakat.
Taufan juga mengungkapkan catatannya terhadap terjadinya PHK dan perlindungan
bagi semua. Ia menyebut, buruh atau pekerja menjadi salah satu yang terdampak
langsung adanya kebijakan penanggulangan COVID-19 dengan angka PHK sangat
besar.
Page 111 of 139.
