Page 136 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 AGUSTUS 2019
P. 136
berjalan sistematis terjadi mulai dari perekrutan (sebelum masa kerja), selama
bekerja maupun setelah bekerja.
Rafail mengemukakan bahwa ada beberapa tindakan diskriminasi perempuan di
tempat kerja, seperti pemberian gaji perempuan yang lebih rendah dari laki-laki.
Pernyataan tersebut didukung oleh data dari laman resmi Badan Pusat Statistik
(BPS) yang menyatakan, hingga Februari 2019 rata-rata upah buruh laki-laki di
Indonesia sebesar Rp3,5 juta. Hal ini berbeda dengan rata-rata upah buruh
perempuan sebesar Rp2,3 juta rupiah.
Ia juga mengungkapkan selain pemberian upah/gaji yang lebih rendah, diduga
adanya tindakan kekerasan dan pelanggaran hak perempuan juga ikut andil dalam
kesenjangan ini.
Tindakan yang dimaksud seperti memberikan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
pada perempuan hamil, serta tidak diberikannya cuti haid bagi perempuan.
Kasus serupa terjadi seperti tidak diberikan kesempatan dan akses untuk para Ibu
yang bekerja untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) oleh pihak penyelenggara
lapangan kerja. Selain itu, juga kasus pemaksaan perempuan untuk pensiun
sebelum waktunya.
Berbagai permasalahan tersebut tentunya akan menghambat kemajuan serta
peningkatan peran dan partisipasi perempuan dalam ekonomi dan ketenagakerjaan,
ujarnya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Sultra Andi Tendri Rawe Silondae,
mengatakan pemberdayaan dan perlindungan serta pemenuhan hak perempuan
sudah seharusnya menjadi perhatian serius semua pihak. Ungkapnya di Kendari,
Jumat (2/8/2019) "Ada kasus ketimpangan hak-hak perempuan dalam dunia kerja.
Perempuan masih dianggap sebagai pelengkap kaum laki-laki, bahkan perempuan
dikesampingkan beberapa jenis pekerjaan dengan alasan risiko," kata Andi Tendri.
Ia, juga mengungkapkan bahwa kasus tersebut berbeda dengan jajaran birokrasi
pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara.
Hal ini dikarenakan jajaran birokrasi pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara kini
bahkan memberi kesempatan kepada sembilan orang perempuan menduduki
jabatan tertinggi setingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau Kepala Dinas.
Page 135 of 151.
