Page 242 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

"Ini berarti nasib ABK sangat rentan karena itu kehadiran negara sudah waktunya dan Apjati
terpanggil untuk bersinergi," terang Ayub.

Dia menambahkan, Tiongkok merupakan mitra terbesar dalam permintaan PMI sektor
perikanan, dimana ada sekitar 1 juta potensi tenaga kerja yang siap diserap di Tiongkok .

"Karena itu, pemerintah dan Apjati sangat mendukung upaya Menaker untuk segera
memberikan perbaikan regulasi penempatan dan perlindungan ABK ," kata Ayub.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa pemerintah berkomitmen membenahi
persoalan tata kelola penempatan dan pelindungan Anak Buah Kapal ( ABK ) Indonesia .

"Pemerintah telah dan terus berupaya untuk melakukan langkah-langkah pembenahan
pelindungan bagi awak kapal perikanan," kata Ida saat memberikan sambutan pada
Peluncuran Policy Brief tentang Perbaikan Tata Kelola Perlindungan ABK Indonesia di Kapal
Ikan Asing melalui video conference.
Ida mengungkapkan, persoalan selama ini terjadi dimulai dari proses pemberian izin bagi
perusahaan yang akan menempatkan awak kapal , proses rekrutmen dan pendataan, proses
pelatihan dan sertifikasi, proses pelatihan calon awak kapal , dan juga proses pengawasannya.

"Tahapan-tahapan tersebut mutlak kita lakukan evaluasi dan langkah-langkah pembenahan
agar dampak masalah yang ditimbulkan nantinya pada saat mereka bekerja di atas kapal dapat
diminimalisir secaran signifikan," ungkap Ida.

Ida juga mengungkapkan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan
Pekerja Migran Indonesia (PPMI) secara jelas menyatakan bahwa awak kapal perikanan
Indonesia yang bekerja di kapal berbendera asing merupakan bagian dari PMI. Pelindungan
PMI mencakup pelindungan sebelum, selama, dan setelah bekerja.

"PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial, dan ekonomi," ungkap Ida.

UU Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru tersebut disebutnya telah merumuskan
dan melindungi hak dan kewajiban PMI beserta keluarganya. Namun ia mengakui bahwa dalam
kenyataannya, masih terjadi kekerasan dan perbudakan modern di laut serta masih banyak hak-
hak PMI berikut keluarganya yang dilanggar.

Ida berpandangan, dalam rangka mewujudkan tata kelola penempatan awak kapal migran
yang lebih baik, pendayagunaan potensi laut nasional beserta isi yang terkandung di dalamnya
mutlak dilakukan untuk kepentingan bersama, sehingga laut Indonesia dapat dimanfaatkan
oleh rakyatnya sendiri.

"Sehingga kedepannya para nelayan atau pun awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya
bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang baik," pungkas Ida.***.

241