Page 241 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) PMI juga dilindungi dari segi hukum, sosial,
dan ekonomi

positive - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sehingga kedepannya para nelayan atau pun
awak kapal perikanan kita tidak lagi hanya bekerja di kapal asing tapi juga kapal Indonesia yang
baik

Ringkasan

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah
mengungkapkan, nasib Anak Buah Kapal ( ABK ) Indonesia yang bekerja di kapal berbendera
asing sangat rentan. Mereka sering menjadi korban kekerasan dan perbudakan.

KERAP JADI KORBAN KEKERASAN DAN PERBUDAKAN, PERSOALAN ABK
INDONESIA ADALAH PEKERJAAN RUMAH LAMA

- Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati), Ayub Basalamah
mengungkapkan, nasib Anak Buah Kapal ( ABK ) Indonesia yang bekerja di kapal berbendera
asing sangat rentan. Mereka sering menjadi korban kekerasan dan perbudakan.

Dikatakan, persoalan ABK memang merupakan pekerjaan rumah lama baik bagi pemerintah
maupun bagi mining agency (perusahaan yang memiliki izin resmi untuk menempatkan ABK di
luar negeri).

"Ujung dari permasalahan ini berpusat belum adanya payung hukum yang memberi perhatian
khusus terhadap pengaturan tata kelola niaga dan perlindungan ABK ," ujar Ayub Basalamah
di Jakarta, Minggu 5 Juli 2020.

Oleh karena itu, kebijakan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah yang memberi perhatian
terhadap perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di kapal
berbendera asing, patut mendapat apresiasi.

"Kami pasti akan dukung dan siap bersinergi dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
untuk mengadakan perbaikan tata kelola penempatan dan perlindungan ABK Indonesia di
kapal bendera asing," tegasnya.

Menurut Ayub, Undang-Undang No. 39 tahun 2004 memang sebelumnya memberi amanat agar
ada Undang-Undang yang mengatur khusus soal masalah ABK ini. Sayangnya, begitu berganti
Undang-Undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia , persoalan
aturan khusus soal ABK ini belum disiapkan pemerintah.

"Karena itu, Apjati siap bersinergi dengan pemerintah untuk memberi masukan-masukan bagi
perbaikan nasib ABK kedepannya," jelas Ayub.

Terkait nasib ABK yang ditempatkan di kapal berbendera Tiongkok , Ayub Basalamah
mengatakan, bahwa sudah saatnya penempatan ABK ke Tiongkok diatur melalui perjanjian
Bilateral antar kedua negara.
"Selama ini penempatan PMI baik di sektor manufaktur di perikanan, galangan kapal maupun
ABK masih dilakukan swasta maupun perorangan," kata Ayub.

Dengan model penempatan seperti ini, bisa dipastikan bahwa nasib ABK terkait perlindungan,
kontrak kerjanya, besaran gaji yang dibayar tentu tidak akan jelas.
240