Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

"Stimulus ekonomi dimaksudkan agar pelaku usaha tetap terus melanjutkan kegiatan usaha
sehingga dapat menghindari adanya PHK terhadap para pekerjanya," kata Menaker Ida dalam
pada pertemuan Organisasi Buruh Internasional (ILO) untuk Kawasan Asia dan Pasifik secara
virtual di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, pekan lalu (2/7/2020).

Dalam kesempatan itu, Ida Fauziyah memaparkan beberapa kebijakannya. Pertama langkah-
langkah mitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan berupa kebijakan
tanggap (rapid policy responses). Kebijakan tersebut bertujuan membangun kembali kondisi
positif dan fokus pada pasar tenaga kerja dan institusi pasar kerja.

Kebijakan kedua, menyediakan program berupa insentif pajak penghasilan, relaksasi
pembayaran pinjaman/kredit, dan dalam waktu dekat akan dikeluarkan kebijakan relaksasi iuran
jaminan sosial ketenagakerjaan untuk meringankan sekitar 56 juta pekerja sektor formal.
"Ketiga, menyediakan jaring pengaman sosial bagi pekerja sektor informal. Pemerintah
memberikan bantuan sosial kepada 70,5 juta pekerja sektor informal yang termasuk dalam
kategori miskin dan rentan," ujarnya.

Keempat, memprioritaskan pemberian insentif pelatihan melalui Program Kartu Prakerja bagi
pekerja yang ter-PHK. Pemerintah telah memberikan insentif pelatihan dengan target tahun ini
sebanyak 3,5-5,6 juta penerima manfaat dan hingga saat ini telah terealisasi lebih dari 680.000
penerima manfaat didominasi pekerja ter-PHK.
"Mengingat pandemi, seluruh pelatihan dilakukan dengan metoda online. Dalam jangka waktu
dekat akan diselenggarakan pelatihan keterampilan vokasi dengan metode blended (online dan
offline) menyesuaikan kondisi penyebaran Covid-19 di suatu wilayah," kata Ida.

Kebijakan kelima yakni memperbanyak program perluasan kesempatan kerja seperti padat
karya tunai, padat karya produktif, terapan Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri
(TKM), dan kewirausahaan, yang dimaksudkan untuk penyerapan tenaga kerja.

( Sedangkan langkah ketujuh, kata Menaker, yakni menyediakan panduan/pedoman yang
ditujukan bagi perusahaan dan pekerja. Utamanya menyangkut pelindungan pekerja/buruh dan
kelangsungan usaha, serta perlindungan pekerja pada kasus penyakit akibat kerja karena Covid-
19.

Selain itu, pekerja yang terkena wabah Covid-19 wajib ditanggung Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK), pedoman penyusunan perencanaan keberlangsungan usaha dalam menghadapi Covid-
19, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi penyebaran Covid-19 di tempat kerja.

(Lihat videonya: Nekat Tiktokan di Jembatan Suramadu, Tiga Emak-emak Harus Berurusan
dengan Polisi) Menaker Ida Fauziyah menyatakan bahwa sistem perlindungan sosial menjadi
salah satu faktor kunci untuk ketahanan sosial dan ekonomi suatu negara. "Berdasarkan
pengalaman selama ini, kami berpandangan bahwa jaring pengaman sosial sangat diperlukan
dalam rangka mendukung perekonomian yang stabil dan memberikan dukungan kepada pelaku
usaha/industri serta melindungi pekerjaan," katanya.

Menurutnya, pemerintah Indonesia telah memberikan penambahan anggaran untuk program
terkait jaring pengaman sosial terhadap dampak Covid-19.

(Sudarsono) (ysw).

235