Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 07 JULI 2020

"Seluruh program yang ada di Kemenaker kami orientasikan untuk membantu teman-teman
yang ter-PHK, yang dirumahkan," ucap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
pernyataan resmi yang diterima, Senin (6/7).

Dalam kondisi pandemi Covid-19 ini yang ditangani pemerintah bukan kesehatan saja namun
juga sektor-sektor lain. Pemerintah juga melakukan pemulihan ekonomi serta memastikan
masyarakat bisa mendapatkan bantuan sosial.

Ida mengungkapkan, khusus untuk program Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas, program ini
ditujukan untuk mempercepat peningkatan kompetensi SDM. Program ini menyasar komunitas-
komunitas masyarakat, salah satunya lembaga pendidikan keagamaan seperti pesantren.

"Ini salah satu cara kami mendorong peningkatan kompetensi masyarakat kita. Mendorong dari
yang low skill, agar memiliki kompetensi dan masuk pasar kerja atau berwirausaha," jelas Ida.

Hingga 2019, Kemenaker telah membangun 1.113 BLK Komunitas. Pada 2020, Kemenaker
memasang target 2.000 BLK Komunitas dapat terbangun. Namun, akibat pandemi Covid-19,
program ini di-refocusing hingga menjadi 1.000 BLK Komunitas. Tetapi program bantuan ini
tidak boleh disalahgunakan. Bila ada yang menyalahgunakan wewenang dalam pelaksanaan
program bantuan Kemenaker, maka pihaknya akan turun langsung untuk menindak tegas.

'Tidak boleh satu rupiah pun berkurang bantuan itu. Tidak boleh ada siapa pun yang
mengatasnamakan Kementerian Ketena-gakerjaan meminta fee atas program ini. Jadi, kalau
ada oknum mengatasnamakan Kementerian Ketenagakerjaan dan motong, bawa ke polisi,"
tegas Ida.

Sebelumnya Ida mengatakan, selama ini Kemenaker telah melakukan berbagai upaya untuk
menjaga daya beli masyarakat di tengah pandemi Di antaranya optimalisasi program BLK untuk
penanganan dampak pandemi Covid-19; dan insentif pelatihan berbasis kompetensi dan
produktivitas sebesar Rp 500 ribu per orang.

"Insentif ini berasal dari refocusing anggaran dan diwujudkan dalam bentuk pelatihan di BLK
dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19. Program ini untuk mengantisipasi pekerja
yang ter-PHK maupun dirumahkan namun belum ter-cover oleh Kartu Pakerja," ucap Ida.

Kemenaker juga memiliki program padat karya infrastruktur, padat karya produktif, Tenaga
Kerja Mandiri (TKM), dan pengembangan kewirausahaan melalui program Teknologi Tepat Guna
(TTG).

"Ini merupakan program pengembangan dan perluasan kesempatan kerja bagi pekerja
terdampak Covid-19, calon PMI (pekerja migran Indonesia) yang gagal berangkat, PMI yang
dipulangkan, serta pekerja usaha mikro dan kecil," ucap Ida. (ark)

39