Page 117 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 27 JULI 2020
P. 117

DPR: RUU CIPTA KERJA BERI TAMBAHAN JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
              BAGI KORBAN PHK

              JAKARTA,  -   Rancangan  Undang-Undang  (RUU)  Cipta  Kerja  menyiapkan  Program  Jaminan
              Kehilangan  Pekerjaan  sebagai  komponen  tambahan  dalam    pesangon  untuk  pegawai  yang
              terkena Pemutusan Hubungan Kerja (  PHK  ).

              Anggota Baleg  DPR  RI dari Fraksi Partai Golkar, John Kennedy Azis menyatakan, pesangon
              tidak dihapuskan dalam  RUU Cipta Kerja  .

              "Pekerja  yang  terkena  PHK  tetap  mendapatkan  kompensasi  PHK  berupa  pesangon,
              penghargaan masa kerja, kompensasi lainnya, dan menambahkan Program Jaminan Kehilangan
              Pekerjaan (JKP) di samping program yang telah ada (Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, Jaminan
              Kematian/JKm, Jaminan Pensiun/JP, Jamiman Hari Tua/JHT," ujar John dalam webinar bertajuk
              Memadankan RUU Cipta Kerja: Antisipasi-Solusi Ketenagakerjaan, Kamis (23/7/2020).

              John  mengatakan,  RUU Cipta  Kerja  tidak  akan mengurangi  perlindungan  bagi  pekerja  yang
              terkena PHK. Ia menyebut, perlindungan terhadap pekerja yang terkena PHK akan ditambah
              manfaatnya.
              "Manfaat  yang  akan  diterima  bagi  korban  PHK  yakni  pemberian  uang  misal  sekian  bulan
              ditanggung  transportasi,  kemudian  pemberian  pelatihan  vokasi.  Terakhir,  manfaat  dapat
              diberikan dalam bentuk pemberian akses pekerjaan baru. Seluruh manfaat ini dapat diterima
              pekerja yang terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BP
              Jamsostek)," jelas John.

              "Selain itu ada juga uang penghargaan lainnya yakni Sweetener sebagai tambahan di luar Upah,
              dan besarannya maksimal 5 kali upah (sesuai) masa kerja. Diberikan 1 kali jangka waktu 1
              tahun. Tidak berlaku bagi UMK," tambah John.

              Menurut John, RUU Cipta Kerja dibutuhkan untuk menjawab tingginya data angkatan kerja yang
              tidak/belum  bekerja  dan  bekerja  tidak  penuh.  Jhon  menjelaskan  angka  pengangguran  di
              Indonesia menyentuh 7,05 Juta orang.
              "Angkatan kerja baru berjumlah 2,24 juta orang, setengah penganggur 8,14 Juta orang, pekerja
              paruh waktu 28,41 Juta orang. Totalnya ada 45,84 juta orang (34,4 persen) angkatan kerja
              bekerja tidak penuh," jelas John.

              Dengan RUU Cipta Kerja, imbuhnya, penciptaan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan
              pekerja yang berkelanjutan akan terwujud.

              "Ini akan menjadi langkah strategis untuk mewujudkan visi Indonesia 2045. Indonesia menjadi
              negara maju dengan PDB Rp 27 juta per-kapita," kata John..
















                                                           116
   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122