Page 10 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020

Title OMNIBUS LAW, MAHFUD MD: PERIZINAN NORMATIF HARUS DIPERSINGKAT
Media Name tempo.co
Pub. Date 23 Januari 2020
https://bisnis.tempo.co/read/1298517/omnibus-law-mahfud-md-perizinan-n ormatif-
Page/URL
harus-dipersingkat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Pemerintah memastikan penentuan izin kegiatan usaha yang didasari risiko (risk
based approach) dalam regulasi sapu jagat alias Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
selalu disertai pengawasan ketat. Skema itu tercantum dalam kluster
penyederhanaan perizinan berusaha itu mengganti skema usaha yang sebelum
mutlak berbasis izin (license approach).

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi
Manusia, Benny Riyanto, mengatakan pemerintah masih akan merundingkan sektor
yang masuk dalam usaha berisiko tinggi. "Akan ditetapkan dalam peraturan
pelaksana. Sudah ada konsepnya tapi kan harus disepakati lintas kementerian,"
ucap Benny di kompleks Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Rabu 22 Januari 2020.

Dalam Omnibus Law, pemerintah tetap menuntut perizinan dari kegiatan berisiko
tinggi, khususnya yang berdampak pada kesehatan, keselamatan, lingkungan,
termasuk usaha pengelolaan sumber daya alam. Risiko level menengah diwajibkan
mengikuti standarisasi regulator, sementara risiko rendah hanya melalui
pendaftaran.

Sejauh ini, menurut Benny, baru sektor Usaha Mikro Menengah (UMK) yang
karakternya masuk daftar risiko rendah. Klasifikasi sektor lainnya harus dibahas agar
dapat dipertanggungjawabkan. "Nanti dituangkan dalam norma. Kementerian
Tenaga Kerja juga pasti memberi input soal risiko itu," ucapnya.

Rancangan Undang Undang Cipta Lapangan Kerja itu ditetapkan masuk Program
Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 oleh Dewan Perwakilan Rakyat, kemarin. Ada
pula dua Omnibus Law lain, yakni RUU tentang Perpajakan serta tentang Ibu Kota
Negara, yang pembahasannya bakal diprioritaskan oleh Parlemen.

Dikoordinir Kementerian Koordinator Perekonomian serta Kementerian Hukum dan
HAM, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja menyederhanakan 84 Undang Undang,
berisi lebih dari 1.240 pasal ke dalam 11 kluster. Hingga 17 Januari lalu, kluster
penyederhanaan perizinan tercatat meliputi 52 UU dengan 770 pasal.

"Ini simplifikasi besar, jenis sanksinya pun banyak bergeser dari jenis pidana
menjadi administrasi alias denda," kata Benny. "Ini mengurangi ketakutan

Page 9 of 62.