Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020

berinvestasi."

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD, mengatakan
perizinan normatif harus dipersingkat agar tak menghalangi target pembangunan.
Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), menurut dia, menjadi salah satu izin yang
rumit diurus. "Ada investor menunggu Amdal sampai dua tahun, uangnya keburu
habis saat Amdal keluar. Investasi jadi gagal," kata dia.

Dia tak menampik bahwa pemangkasan proses, termasuk perihal Amdal, berpotensi
mempengaruhi kualitas izin itu sendiri. "Bisa iya bisa tidak. Yang penting pemerintah
memberi syarat dan jika nanti tak sesuai, ya tinggal tutup."

Melalui keterangan tertulis, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian,
Susiwijono Moegiarso, mengatakan negara menargetkan pertumbuhan ekonomi
hingga 6 persen per tahun agar dapat menampung dua juta pekerja baru.
Diperlukan investasi jumbo sebesar Rp 4.800 triliun dari kas negara, swasta melalui
investasi, maupun badan usaha pelat merah.

"Perizinan rumit harus dibuat berbasis risiko, harus ada kepastian dan standar dalam
proses dan biaya perizinan," katanya.

Direktur Eksekutif Trend Asia, Yuyun Indradi, menolak jika izin krusial seperti Amdal
nantinya digantikan oleh pendekatan berbasis risiko. Dia beralasan hal itu tak
mengurangi tingkat kerusakan lingkungan. "Penilaian risiko juga rentan direkayasa
dan dimanipulasi," ucapnya. "Investasi dianggap harus jalan dan mengabaikan
kepentingan sosial lingkungan."

Adapun Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Laode Ida, mengatakan sektor
yang paling berdampak ke lingkungan, seperti tambang dan pengelolaan energi,
hanya bisa dikawal dengan perizinan. "Jangan sampai melemah hanya karena
risikonya dinilai tidak tinggi."

CAESAR AKBAR | EKO WAHYUDI | YOHANES PASKALIS PAE DALE

Page 10 of 62.