Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 24 JANUARI 2020
P. 26
Riaiswety Alismangun menegaskan hasil sidang Pengadilan Negeri Tanjung Balai
Karimun pada 20 Januari 2020 atas PT KDH membuka mata para pemberi kerja dan
pekerja, bahwa kasus tunggakan iuran dapat berdampak sanksi pidana kurungan
penjara, bukan hanya sanksi denda.
"Kurungan 4 bulan penjara ini diharapkan memberikan efek jera bagi perusahaan
lain yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan perlindungan
program BPJAMSOSTEK pada karyawannya," tuturnya.
Lebih lanjut, Direktur Kepesertaan BPJAMSOSTEK, E Ilyas Lubis mengingatkan
ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar iuran BPJAMSOSTEK akan sangat
merugikan para pekerja, karena merampas hak pekerja untuk dilindungi seperti
yang diamanatkan Negara. Dirinya mengatakan tunggakan iuran akan berdampak
otomatis hilangnya semua manfaat perlindungan BPJAMSOSTEK kepada pekerja
pada perusahaan nakal tersebut. Jika hal itu terjadi, perusahaan berkewajiban untuk
memenuhi seluruh manfaat perlindungan seperti yang diselenggarakan oleh
BPJAMSOSTEK, dan hal tersebut dapat memberatkan perusahaan.
"Apalagi kami baru saja mendapat amanah dari pemerintah untuk meningkatkan
manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM),
mulai dari peningkatan manfaat pada santunan meninggal dunia sebesar 75%,
hingga peningkatan bantuan beasiswa mencapai 1350%," tegas Ilyas.
Meski begitu, Ilyan menegaskan pihaknya pasti akan mengutamakan pendekatan
persuasif sesuai prosedur dalam menghadapi perusahaan nakal.
"Tapi jika perusahaannya masih membandel, tentu saja dilanjutkan ke jalur hukum
sebagai langkah terakhir. Ini semua kami lakukan untuk memastikan kepatuhan
pemberi kerja demi perlindungan seluruh pekerja Indonesia," pungkas Ilyas.
(akn/hns) bpjamsostek iuran bpjs ketenagakerjaan sanksi.
Page 25 of 62.
