Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 51
Namun, usulan Hanif tersebut ditolak pengusaha. Apa alasannya?
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri mengatakan, saat ini jaminan
untuk pekerja baru ada lima program. Menurutnya, lima jaminan sosial yang sudah
ada masih dinilai kurang.
"Jadi saya mengusulkan agar jaminan sosial kita ditambah. Selama ini kan kita
punya lima Program Jaminan Sosial. Satu Jaminan Kesehatan yang dikelola BPJS
Kesehatan, kemudian empat Jaminan Program lain yang dikelola BPJS
Ketenagakerjaan. Ada Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari
Tua, dan Jaminan Pensiun," katanya.
Hanif mengatakan, dua program jaminan yang diusulkan itu dinilai dapat melindungi
para pekerja yang kehilangan pekerjaan.
"Dua ini menurut saya bisa jadi instrumen negara untuk melindungi warganya,
terutama di tengah disrupsi yang juga membuat pasar tenaga kerja kita sangat
dinamis. Orang kehilangan pekerjaan, ada pekerjaan yang mati ada juga yang
muncul. Sehingga korban-korban PHK harus dijamin," tuturnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani menolak
usulan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri soal dua tambahan jaminan kerja
yang akan dikelola BPJS Ketenagakerjaan.
Hariyadi mengatakan, saat ini pengusaha belum memprioritaskan masalah tenaga
kerja karena tak memiliki data yang pasti terhadap jumlah pengangguran. Sebab,
ada perbedaan data kemiskinan serta pengangguran milik Badan Pusat Statistik
(BPS) dengan BPJS Kesehatan dari sisi penerima bantuan.
"Mohon maaf ya, karena kalau kita lihat datanya dari BPS itu bilang yang miskin 25
juta, 9,1%. Tapi kalau kita lihat dari data penerima bantuan iuran penerima BPJS
Kesehatan, itu 96,8 juta orang. Pertanyaannya dengan jumlah angkatan kerja 133
juta, ditambah yang miskin 96,8 juta, kami berpikir, kapan mau sejahteranya,"
katanya.
Menurutnya, yang menjadi kunci persoalan bukanlah soal pelatihan vokasi yang
selama ini digadang pemerintah untuk mengurangi pengangguran hingga
kemiskinan, melainkan dari sisi penciptaan tenaga kerja.
"Jadi kata kuncinya, bukan hanya di vokasi. Kita pernah Pak Rosan (Ketua Kadin)
sampaikan 2017 dukung Pak Hanif dan Pak Darmin membuat program pemagangan
nasional, itu diikuti 57 ribu orang selama 1 tahun, tapi yang terserap tidak lebih dari
15%" katanya.
Oleh sebab itu, menurut Hariyadi, sebaiknya usulan tambahan jaminan kerja tak
perlu buru-buru. Sebab menurutnya, yang paling penting saat ini ialah penciptaan
lapangan kerja.
Page 50 of 142.
