Page 55 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 55
baik di kalangan serikat pekerja dan dunia usaha. "Jika nanti hasil diskusi publik
ternyata tidak setuju, ya tidak apa-apa," katanya.
Bagi Menaker Hanif program JKP itu penting untuk memberikan perlindungan
terhadap para pekerja yang kehilangan pekerjaan sekaligus melindungi mereka agar
tetap meningkatkan skillnya atau berubah skill mau alih bekerja sehingga orang
terus bekerja.
Dengan adanya kedua program itu, nantinya, di satu sisi ekosistem ketenagakerjaan
harus diperbaiki dan bisa lebih responsif terhadap pasar kerja yang makin fleksiel. Di
sisi lain, juga perlindungannya perkuat dengan dua program jamsos di BPJS
Ketenagakerjaan.
"Sekali lagi kalian jangan salah tulis. Ini masih wacana, masih diskusi. Justru untuk
memastikan pasar kerja yang makin dinamis dan fleksibel, bisa kita antisipasi lebih
baik dari sisi perlindungan kepada tenaga kerja, " ujarnya seraya menyebut wacana
tersebut belum dibicarakan dengan Presiden.
Menekar mengungkapkan ada lima program jaminan sosial yang dimiliki pemerintah
selama ini. Pertama, jaminan kesehatan dikelola BPJS Kesehatan. Empat program
lain yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan yakni Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK),
Jaminan Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun.
Menaker mengungkapkan wacana penambahan dua program jamsos sekaligus
memperkuat jaminan sosial merupakan salah satu Pekerjaan Rumah (PR) bangsa
Indonedia dalam menghadapi tantangan ketenagakerjaan di masa depan.
Dua PR lainnya lanjut Menaker Hanif yaitu menyiapkan SDM yang berkualitas
dengan terobosan melalui pelatihan vokasi dan perbaikan ekosistem
ketenagakerjaan di tengah perkembangan dunia yang mengarah ke berbagai bentuk
relasi ekonomi yang sifatnya jauh lebih fleksibel.
"Jadi tantangan ke depan terkait perbaikan ekosistem ketenagakerjaan yakni
bagaimana negara hadir melindungi warganya/pekerjanya dalam pasar kerja yang
semakin fleksibel," ujarnya.
Turut hadir sebagai pembicara sesi II lainnya adalah Menko Perekonomian Darmin
Nasution; Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil; Menteri Perdagangan Enggartiasto
Lukita; Ketua Apindo Haryadi B. Sukamdani.
Page 54 of 142.
