Page 68 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 AGUSTUS 2019
P. 68

Title          PEMERINTAH DIMINTA KAJI ULANG MORATORIUM TKI KE TIMUR TENGAH
               Media Name     liputan6.com
               Pub. Date      10 Agustus 2019
                              https://www.liputan6.com/bisnis/read/4034577/pemerintah-diminta-kaji-u lang-
               Page/URL
                              moratorium-tki-ke-timur-tengah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Jakarta - Chairman of the Board of Trustess IDN-Global Dino Patti Djalal meminta
               pemerintah untuk mengkaji ulang moratorium TKI ke Timur Tengah. Ini dia
               sampaikan dalam acara Kongres Diaspora Indonesia ke-5 (CID-5), di Jakarta, Sabtu
               (10/8).

               "Sudah saatnya kita mengkaji ulang moratorium TKI ke Timur Tengah. karena
               sudah terlalu lama," ujar Dino.

               "Mau sampai kapan, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Sementara pekerja-pekerja
               Filipina dan lain sebagainya sudah ke sana," lanjut dia.


               Menurut dia, kondisi perekonomian domestik masih belum bisa menyediakan
               lapangan pekerjaan bagi seluruh masyarakat. Karena itu peluang bekerja di luar
               negeri, termasuk ke Timur Tengah harus diberikan.

               "Pertumbuhan ekonomi kita 5 persen belum cukup berikan pekerjaan ke seluruh
               angkatan kerja yang bertambah tiap tahunnya," ungkapnya.

               Dia mengakui latar belakang moratorium TKI tersebut tentu terkait dengan adanya
               masalah yang menimpa para pekerja Indonesia di Timur Tengah. Karena itu, yang
               perlu dilakukan saat ini adalah memperkuat sistem rekrutmen, sistem monitoring,
               dan perlindungan kepada tenaga kerja Indonesia.


               "Kalau ada masalah kita perbaiki masalah itu, tapi kita tidak tutup peluang orang
               yang mau kerja di negara lain," tandasnya.

               Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB),
               Syafruddin menegaskan komitmen pemerintah dalam membantu masyarakat
               Indonesia yang terkena masalah, termasuk para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang
               bekerja di negara lain.






                                                       Page 67 of 142.
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73