Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 APRIL 2021

Judul Pengusaha Wajib Penuhi Kewajiban THR
Nama Media Kolaka Pos
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg2
Jurnalis Fajar
Tanggal 2021-04-29 08:13:00
Ukuran 159x187mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 19.875.000

News Value Rp 99.375.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan non upah. Pekerja atau buruh yang berhak
atas THR adalah Pekerja atau Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja
kontrak) dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih. Pemberian THR
didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan Permenaker Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

PENGUSAHA WAJIB PENUHI KEWAJIBAN THR

Tunjangan Hari Raya (THR) merupakan pendapatan non upah. Pekerja atau buruh yang berhak
atas THR adalah Pekerja atau Buruh PKWTT (pekerja tetap) dan Pekerja/Buruh PKWT (pekerja
kontrak) dengan masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

Pemberian THR didasarkan pada Pasal 9 PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan; dan
Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.
Pemenuhan kewajiban pembayaran THR oleh pengusaha menjadi atensi serius Kantor Staf
Presiden (KSP) RI. Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Fadjar Dwi Wisnuwardhani
mengatakan keberadaan THR akan memacu pertumbuhan ekonomi.

Pemenuhan pembayaran THR, tanpa disadari dapat membantu peningkatan perekonomian dari
sisi permintaan, jelas Fadjar Dwi Wisnuwardhani dalam keterangannya yang diterima fajar.co.id,
Senin (26/4/2021).

Dia mengatakan pada umumnya THR wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh
paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun, Covid-19 memberikan dampak yang
signifikan terhadap kondisi perekonomian pada saat ini terutama terhadap kelangsungan usaha.

Fadjar mengingatkan, apabila pengusaha tidak mampu membayar THR maka harus membuat
kesepakatan tertulis. Selain itu, perusahaan harus dapat membuktikan ketidakmampuan
membayar THR 2021 secara tepat waktu berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan.

16