Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 18
"Perusahaan takut masuk sektor formal, sudah lah, masuk ke sektor informal saja,
karyawan outsourcing saja," ucapnya.
Padahal, pelaku usaha yang masuk ke sektor formal akan mendapatkan kemudahan
mengakses pendanaan dan ekspor-impor. Namun, mereka terpaksa meninggalkan
kemudahan itu karena terbebani regulasi.
"Sekarang kalau mau masuk sektor formal, regulasinya kayak begitu. Tapi ya kami
maklumi, karena itu dibuat 2003. Sekarang sudah hampir 20 tahun," kata Bob.
Kendati keinginan Bob terkesan mengedepankan kebutuhan pengusaha, tapi ia
memastikan perubahan kebijakan mengenai pesangon akan menciptakan
keberlangsungan ( sustainability ) dari perusahaan itu sendiri.
"Ini bukan dalam rangka mengurangi kesejahteraan buruh, tapi bagaimana
meningkatkan kesejahteraan buruh dan sustainability perusahaan," tegas dia.
Diketahui, dalam UU Ketenagakerjaan Pasal 156 menyebutkan bahwa dalam hal
pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan
atau penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.
Sebagai contoh, masa kerja delapan tahun atau lebih berhak mendapatkan
pesangon sebesar sembilan kali gaji. Lalu untuk uang penghargaan dengan masa
kerja tersebut adalah empat bulan gaji. Dengan demikian, total yang didapatkan
adalah 13 kali gaji.
Secara terpisah, Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta
Kamdani menyoroti aturan mengenai upah minimum berdasarkan sektor yang juga
diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Seharusnya, kata Shinta, pemerintah hanya
mengatur upah minimum secara rata-rata saja tanpa menjurus ke masing-masing
sektor.
"Upah sektoral itu jadi kendala, harusnya ada upah minimum selanjutnya silahkan
bipartit saja, antara pemberi kerja dengan penerima kerja," jelas Shinta.
Sementara itu, saat ini kebijakan mengenai upah menganut sistem tripartit, di mana
pemerintah ikut campur di dalamnya sampai hal-hal mendetail. Hal itu juga yang
menurut Shinta mengganggu daya saing industri di dalam negeri.
"Aturan ketenagakerjaan ini harus direformasi, sudah kelamaan. Berbicara tentang
revisi sudah dari kapan, kami mau unsur keadilan," pungkas Shinta.
(aud/lav).
Page 17 of 104.
