Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 60
"Kebutuhan 3,7 juta tenaga kerja terampil bukan tanggung jawab Kemenaker saja,
tapi seluruh komponen negara ini harus keroyokan menciptakan tenaga kerja
terampil," ujarnya, Kamis (4/7).
Keroyokan tersebut, utamanya ia minta dari sektor swasta. Pemerintah berharap
swasta yang telah memiliki pelatihan kerja bagi karyawan dapat
mengembangkannya untuk masyarakat luas.
Ia optimistis harapan tersebut bisa dipenuhi oleh swasta. Apalagi, pemerintah
tengah berencana memberikan insentif besar berbentuk super deductible tax bagi
perusahaan yang berperan dalam pengembangan dan peningkatan kualitas sumber
daya manusia (SDM).
Dengan insentif tersebut, perusahaan atau investor yang mau menanamkan
investasi untuk pengembangan ketrampilan dan peningkatan kualitas SDM di dalam
negeri akan akan diberikan pengurangan Pajak Penghasilan (PPh) sampai dengan
200 persen.
"Perusahaan merespons luar biasa kebijakan pemerintah yang baru karena
sebetulnya pelatihan juga bermanfaat untuk mereka," katanya.
Tidak hanya meminta swasta, Bambang mengatakan agar pemenuhan tenaga kerja
terampil bisa dicapai, pemerintah juga akan bekerja keras dalam memaksimalkan
kinerja BLK. Upaya tersebut akan dilakukan dengan mengembangkan sistem
digitalisasi pada modul pembelajaran.
Kemenaker akan menggandeng pihak swasta agar upaya tersebut bisa dicapai.
Dengan digitalisasi modul pembelajaran, ia menargetkan jumlah pelatihan tenaga
kerja bisa meningkat.
"Kalau secara klasikal itu butuh waktu dua minggu dengan adanya digitalisasi cukup
seminggu. Kalau klasikal bisa 100 ribu orang dengan digital bisa 200 ribu orang,"
paparnya.
Tahap awal, digitalisasi modul pembelajaran ini baru berlaku di BLK pusat. Jika
implementasinya berhasil, maka akan dikembangkan di seluruh BLK yang berjumlah
305 BLK.
(ulf/agt).
Page 59 of 104.
