Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 64
Mereka menangkap salah seorang orator yang dinilai memprovokasi para
demonstrasi ke mobil bak terbuka dan membawa ke kantor Polsek Sirimau yang
berjarak 50 meter dari kantor Gubernur Maluku.
"Kami dari awal telah berkoordinasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP),
Staf Kesbangpol Pemprov Maluku maupun Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) setempat agar aspirasi disampaikan dengan damai dan Sekda
Maluku, Hamin Bin Thahir, telah bersedia menerima lima perwakilan. Namun,
karena tidak bersedia dan tindakan mengarah ke anarkis, sehingga pintu masuk
rusak, makanya dibubarkan selanjutnya mengamankan salah seorang oratornya,"
ujar para polisi.
Puluhan pekerja PT WLI hanya mengikuti arahan dari para orator sehingga berulang
kali menggoyang pintu masuk sehingga pada akhirnya mengalami kerusakan fatal.
Bahkan, dua orang demonstran sempat menerobos pintu masuk dan berlarian ke
teras kantor Gubernur Maluku, tetapi dicegat personil polisi dan Sat Pol PP.
Para orator hanya ingin bertemu dengan Gubernur Maluku Murad Ismail yang
sedang berdinas di Jakarta.
Kabid Hubungan Industrial Disnakertrans Maluku, Since Tahamata telah
menjelaskan bahwa Gubernur berada di Jakarta dan Wagub, Barnabas Orno sedang
menghadiri kegiatan di luar kantor, tetapi tidak digubris para orator dengan
memprovokasi demonstran agar merusak pintuk masuk.
Puncaknya, pintu masuk ke kantor Gubernur Maluku digoyang sehingga rusak dan
personil Polres P Ambon dan P.P. Lease bertindak membubarkan aksi orasi, tetapi
para demonstran tetap meminta menyampaikan aspirasi sehingga diterima Sekda
Maluku, Hamin Bin Thahir.
Perwakilan demonstran yang didampingi Ketua Pengurus Sarikat Buruh Sejahtera
Wilayah Maluku, Jeheskel Haurissa menyampaikan tuntutan antara lain manajemen
PT WLI harus membayar pesangon dua kali lipat, uang penghargaan masa kerja
dan uang penggantian hak dari 1.315 pekerja yang diputuskan hubungan kerjanya.
Selain itu, pembayaran pesangon diawasi Gubernur Maluku dan DPRD setempat,
pekerja juga mendesak Gubernur mencabut izin usaha PT WLI serta memproses
hukum oknum pegawai mediator dan pengawas karena bekerja tidak sesuai
ketentuan perundang-undangan.
Page 63 of 104.
