Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 05 JULI 2019
P. 67
"Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kompensasi
kepada para penggugat dengan jumlah sebesar Rp 11.969.728.944 " ujar Ketua
Majelis Hakim dalam amar putusannya.
Selain itu, menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus
kekurangan upah tahun 2018 kepada para penggugat dengan jumlah total sebesar
Rp 1.512.239.150. Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan
sekaligus kekurangan Tunjangan Hari Raya (THR) 2018 kepada para penggugat
dengan jumlah total Rp 151.394.425.
"Menghukum tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus uang makan
kepada para penggugat dengan jumlah total sebesar Rp 244.080.000. Menolak
gugatan para penggugat untuk selain dan selebihnya dan menghukum tergugat
membayar biaya yang timbul dalam perkara ini senilai Rp 336 ribu," ujar majelis
hakim.
Selain gugatan oleh Pipih, PT Dada Indonesia yang berada dekat perempatan
Sadang itu juga harus melayani gugatan lainnya yakni oleh buruh PT Dada Lainnya
yakni Cecep Amirudin dan kawan-kawan serta Elni Susanti. Gugatan keduanya
masih proses persidangan.
"Untuk gugatan Pipih mewakili 238 karyawan. Putusan itu memenuhi rasa keadilan
teman-teman buruh. Sedangkan untuk gugatan Elni Susanti mewakili 140 orang dan
putusannya akan dibacakan pada Senin (8/7)," ujar kuasa hukum Pipih dan Elni via
ponselnya.
Seperti diketahui, PT Dada Indonesia mem-PHK massal ribuan karyawannya pada
2018. Mereka tidak mendapat upah, uang makan hingga THR 2018.
"Kami berharap putusan untuk gugatan Elni Susanti dan 140 buruh lainya juga bisa
dikabulkan majelis hakim," ujarnya.
Adapun dalam pertimbangan hakim, menyatakan bahwa PT Dada Indonesia
mengalami kerugian sehingga tidak bisa menggaji karyawannya. Hal itu berdasarkan
kesaksian manajer akuntansi yang dihadirkan di persidangan.
"Untuk selanjutnya kami menunggu pihak PT Dada. Jika tidak mengajukan banding,
kami minta putusan hakim agar segera dieksekusi. Tapi kalau dari PT Dada
mengajukan upaya hukum, kami akan ikuti," ujarnya.
Kasus PHK massal ini sempat mengundang perhatian publik pada 2018. Buruh yang
di PHK sempat mengadu ke Ketua DPD Golkar Jabar Dedi Mulyadi. Mereka juga
sempat berunjukrasa ke DPRD Jabar..
Page 66 of 104.
