Page 317 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 317
Dia menambahkan, untuk menekan terjadinya pelanggaran pemberian THR, sosialisasi aturan
dan mekanisme pemberian THR harus dilakukan secara maksimal. Sejak dini, Dinas Tenagakerja
Perinkop dan UKM Kudus dapat melakukan moni-toring, dan komunikasi dengan pihak
perusahaan dan buruh yang ada di Kudus.
Pihaknya juga menyarankan, dinas atau instansi terkait membuka layanan aduan terkait
pemberian THR lebaran tahun ini. Namun layanan aduan itu harus bisa merahasiakan identitas
pelapor. Sebab, aturan pelaksanaan THR 2021 berpotensi banyak pelanggaran.
"Alasan klasik, tentu dikait-kaitkan dengan kondisi dunia usaha yang terkena dampak pandemi
Covid-19.
Dengan demikian, kata Slamet, butuh ketegasan dari Pemkab Kudus, agar tidak dengan mudah
menerima alasan dari pihak perusahaan yang enggan memberikan THR kepada buruhnya secara
penuh. Perlu juga menyiapkan sanksi untuk perusahaan, yang terbukti SE Menteri
Ketenagakerjaan nomor M/6/ HK.04/IV/2021.
Menurutnya, THR merupakan hak buruh, bukan bentuk kebaikan dari pengusaha. Sedang THR
sendiri dibutuhkan para buruh untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga saat hari raya Idul
Fitri. Mengingat kebutuhan pokok saat lebaran mengalami kenaikan harga.
"Tidak ada alasan bagi para pengusaha untuk tidak memberikan THR. Untuk menjamin
pelaksanaan pemberian THR ini, dibutuhkan keberpihakan Pemkab Kudus terhadap para buruh,"
tutupnya, (han/gus)
caption:
TERIMA THR: Foto ilustrasi buruh harian di perusahaan rokok Kudus, menerima THR jelang
lebaran tahun lalu.
316
