Page 312 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 APRIL 2021
P. 312
buruh diperusahaan, Gubernur Riau Syamsuar, mengeluarkan surat edaran peraturan
pembayaran THR, sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Menaker.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau, Jon-li, mengatakan, surat
edaran Menaker dan juga dari Gubernur Riau ini, lebih awal dikeluarkan agar perusahaan-
perusahaan yang mempekerjakan buruhnya, bisa mengetahui pelaksanaan THR bagi pekerja. Di
mana daam surat edaran Menaker, paling lambat H-7 atau 7 hari menjelang hari raya Idul Fitri
1442 H/ 2021, sudah dibayarkan.
"Jadi Gubernur Riau, mengirimkan surat ke Kabupaten Kota, memberitahukan secara tertulis
kepada perusahaan, pada wilayah kerja untuk memastikan pembayaran THR keagamaan kepada
pekerja/buruh telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih, dan bagi
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha, berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu," ujar Jonli, Rabu (14/4).
"Untuk besaran THR Keagamaan yang diberikan dengan ketentuan, bagi pekerja/buruh yang
mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan
upah. THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan,"
tegas Jonli.
Dijelaskan Jonli, bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan, maka diberikan secara proporsional sesuai dengan
perhitungan, yang telah ditetapkan, yakni masa kerja dikalikan 1 bulan upah 12. Dan bagi
pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah 1 bulan dihitung seba-gai
berikut.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah, 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.
Pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung
berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
"Jadi para pekerja/buruh yang baru bekerja belum sampai satu tahun juga akan menerima THR,
sesuai dengan hitungan yang telah ditetapkan. Tentu tidak sama dangan yang bekerja satu
tahun, dihitung secara proporsional. Bisa saja mendapat se-tengagh dari gaji satu bulan, atau
kurang," jelasnya.
Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19, dan berakibat tidak mampu
memberikan THR Keagamaan tahun 2021, maka pemerintah memberikan solusi dengan
mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh, untuk mencapai kesepakatan,
yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik.
Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis, yang memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat, paling lambat dibayar sampai sebelum hari raya keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan. Selanjutnya perusahaan agar dapat membuktikan
ketidakmampuan untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021, secara tepat waktu kepada
pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Bagi perusahana yang terdampk Covid-19, mereka tetap membayarkan THR debgan
kesepakatan mengenai pembayaran THR Keagamaan. Jadi tidak menghilangkan kewajiban
pengusaha untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan
besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-un-dangan," kata Jonli. ***
311
