Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020
P. 189
Judul Gugas COVID-19: Masyarakat yang kehilangan pekerjaan harus
dilindungi
Nama Media jabar.antaranews.com
Newstrend Dampak Virus Corona
Halaman/URL https://jabar.antaranews.com/internasional/berita/1535632/gugas-
covid-19-masyarakat-yang-kehilangan-pekerjaan-harus-dilindungi
Jurnalis Triono Subagyo
Tanggal 2020-06-05 10:36:00
Ukuran 0
Warna Halaman Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korpo
Sentimen positive
Ringkasan
Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan
pemerintah harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan selain tetap fokus
dan optimal dalam pengendalian COVID-19.
GUGAS COVID-19: MASYARAKAT YANG KEHILANGAN PEKERJAAN HARUS
DILINDUNGI
Jakarta - Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengatakan
pemerintah harus melindungi jutaan masyarakat yang kehilangan pekerjaan selain tetap fokus
dan optimal dalam pengendalian COVID-19.
"Dampak dari kehilangan pekerjaan akan mengurangi daya beli masyarakat sehingga tidak
mampu mendapatkan asupan makanan bergizi yang dapat menurunkan imunitas tubuh
sehingga berisiko terpapar COVID-19," kata Doni melalui siaran pers yang diterima di Jakarta,
Jumat.
Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan, COVID-19 telah menyebabkan 3,7 juta pekerja
formal kehilangan pekerjaan. Itu belum termasuk yang kehilangan pekerjaan di sektor informal.
Doni mengatakan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 telah mengamanatkan kepada
negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta
memajukan kesejahteraan umum.
Selain itu, Ayat (2) Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 juga menyebutkan bahwa setiap warga
negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
Menindaklanjuti amanat konstitusi tersebut, Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19
telah mempertimbangkan beberapa hal, antara lain dampak kesehatan, sosial, ekonomi, dan
tenaga kerja untuk menentukan pembukaan sektor ekonomi.
188

