Page 72 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

BPJS Kesehatan diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan
Kesehatan.

Iuran yang ditetapkan untuk asuransi kesehatan ini adalah sebesar 5 persen, dengan rincian 4
persen dibayar perusahaan dan 1 persen ditanggung karyawan.

Jika karyawan bergaji Rp 5 juta, maka untuk iuran BPJS Kesehatan nominal yang dipangkas
adalah Rp 50.000.

Iuran tersebut mencakup untuk 5 orang anggota keluarga, yakni karyawan (suami), istri, dan 3
anak. Iuran akan ditambahkan 1 persen per orang jika ada penambahan anggota keluarga.

Jaminan Hari Tua Jaminan Hari Tua merupakan iuran yang diperuntukkan sebagai simpanan
saat hari tua yang dikelola BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek.

Besaran iuran JHT yang ditetapkan pemerintah yakni sebesar 5,7 persen. Sebesar 2 persen
ditanggung karyawan dari pemotongan gaji, sisanyan sebesar 3,7 persen dibayarkan
perusahaan pemberi kerja.

Artinya bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran yang ditanggung pemberi kerja adalah Rp
185.000 dan iuran yang ditanggung pekerja adalah Rp 100.000.

Jaminan Pensiun Sebagaimana JHT, Jaminan Pensiun juga dipungut dan dikelola oleh BPJS
Ketenagakerjaan. Besaran iurannya ditetapkan sebesar 3 persen. Rinciannya 1 persen dipotong
dari gaji karyawan dan sisanya ditanggung pemberi kerja sebesar 2 persen.

Bila karyawan bergaji Rp 5 juta, maka iuran jaminan pensiun yang dibayar perusahaan adalah
Rp 100.000 dan yang ditanggung karyawan Rp 50.000.

Berdasarkan simulasi di atas, maka setiap bulan karyawan bergaji Rp 5 juta akan dipotong Rp
325.000. Rinciannya: Iuran Tapera Rp 125.000 Iuran BPJS Kesehatan Rp 50.000 Iuran JHT
Rp 100.000 Iuran Jaminan Pensiun Rp 50.000 Jumlah tersebut tentu belum termasuk PPh 21
ataupun potongan lainnya semisal pinjaman koperasi yang dipunyai karyawan.

Selain pemotongan gaji bulanan, ada pemotongan lain yang ditetapkan pemerintah yakni pajak
PPh 21. Pajak ini dipotong dari gaji karyawan yang dihitung dari pendapatan selama 1 tahun.

Berdasarkan aturan terbaru, Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditetapkan sebesar 54 juta
setahun atau 4,5 juta sebulan. Namun bila karyawan bergaji Rp 5 juta, praktik dikenakan pajak
PPh 21 karena penghasilan 1 tahun melebihi Rp 54 juta, yakni Rp 60 juta.

Namun biasanya, iuran pajak ini telah otomatis dipotong perusahaan saat karyawan menerima
gaji bulanan. Saat pelaporan, karyawan hanya perlu membawa bukti potong pajak dari
perusahaan.

.

71