Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 JUNI 2020

Jika 5,3 juta PMI versi World Bank diamini, maka negara telah kehilangan potensi devisa dalam
bentuk remittance sekitar Rp 318 triliun. Alhasil saat ini negara harus hadir dan hukum harus
bekerja. Dia mengancam kepada para mafia pengiriman PMI ilegal, kehadirannya di tubuh
BP2MI bakal menjadi mimpi buruk.

"Saya katakan dalam beberapa kesempatan, siapapun atau perusahaan-perusahaan pecundang,
mereka yang disebut para pengkhianat merah putih yang terlibat pada kejahatan bisnis kotor,
saya akan menjadi mimpi buruk bagi mereka," cetusnya.
Sejauh ini BP2MI mencatat, angka 3,7 PMI telah menyumbangkan Rp 158 triliun sebagai
sumbangan devisa negara. Politisi Partai Hanura itu telah menyiapkan langkah-langkah untuk
memerangi para mafia pengiriman PMI ilegal. Apalagi dia tahu siapa di balik kejahatan tersebut.

"Mereka adalah pemilik modal, pemilik kapital yang berkelompok dengan oknum-oknum di kursi
kekuasaan. Mereka yang hari ini mengenakan atribut-atribut kekuasaan tapi sesungguhnya
mereka adalah peng khianat republik," kecamnya.

Eks Senator asal Sulawesi Utara ini memastikan akan memimpin langsung perang ini dan akan
mengambil alih tongkat komando sebagai panglima. Bisa dibayangkan jika data Wrorld Bank
benar adanya, secara otomatis para PMI tersebut tidak berada dalam radar perlindungan
negara.

"Walaupun jika ditanya mereka yang berangkat ilegal apakah negara akan tetap bertanggung
jawab? Tentu negara tidak boleh abai dan lalai mengingat semua WNI wajib dilindungi,"
sebutnya.

Selain itu, dia pun akan mengakhiri stigma negatif yang sejak lama terpahat di tubuh PMI. Dia
tidak ingin orang-orang beranggapan pekerjaan PMI adalah pekerjaan rendahan. "Dulu kalau
kita mendengar PMI yang ada di telinga kita adalah cerita-cerita miris. Tentang eksploitasi,
kekerasan, pemerkosaan, pemotongan gaji. Stigma itu sekarang harus diakhiri," ujarnya.

Pasalnya dengan remittance sumbangan yang cukup besar, rakyat harus mengerti PMI adalah
pejuang keluarga dan negara. Sehingga paradigma yang harus dibangun di setiap aparatur
pemerintah khususnya BP2MI, PMI merupakan warga VVIP alias kelas atas.

"Mereka adalah WNI istimewa. Apakah pejabat negara di di parlemen, kementerian dan lembaga
memberikan sumbangan ke negara melalui remittance? Tidak. Dengan kata lain, segala
kebutuhan PMI negara harus mempersiapkannya dengan penuh rasa hormat," pungkas Benny.

Sebagai contoh, Benny memimpikan lounge khusus PMI di setiap titik embarkasi Bandara
Soekarno Matta. Sebelum maupun ketika tiba di Tanah Air. PMI bisa menggunakan semua
fasilitas di dalamnya. "Hal ini bertujuan agar mereka mendapatkan kenyamanan, diperlakukan
dengan penuh rasa hormat," harapnya.

Dihubungi terpisah. Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengapresiasi program
Kepala BP2MI. Kata dia, jika Benny Rhamdani serius mengimplementasikan programnya. Komisi
IX akan mendukung secara penuh.

Menurutnya, saat ini bukan hanya sekadar menyampaikan program tapi harus ada follow up.
"Jadi saya tentu menunggu gebrakan-gebrakan Pak Benny. Kalau gebrakannya benar, sukses,
manjur, berani, tentu kami sangat mendukung," ucapnya kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Meski demikian, dia mengingatkan tidak mudah mengimplementasikan perang terhadap mafia
pengiriman PMI ilegal, mengingat anggaran BP2MI terbilang kecil. Apalagi urusan dan jumlah

75