Page 108 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020
P. 108

Title          DPD RI AKAN KAWAL RUU CIPTA KERJA AGAR TIDAK RUGIKAN DAERAH
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      27 Februari 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/293020-dpd-ri-akan-kawal-ruu-ci pta-kerja-agar-
               Page/URL
                              tidak-rugikan-daerah
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               PEMBAHASAN Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja di DPR RI akan ikut dikawal
               oleh DPD RI. Hal itu untuk memastikan produk hukum omnibus law itu tidak
               merugikan daerah.

               Hal itu menjadi salah satu kesimpulan Sidang Paripurna DPD RI ke-8 Masa Sidang II
               Tahun Sidang 2019-2020, di Gedung Nusantara V, Komplek Parlemen Senayan
               Jakarta, Kamis, (27/2).

               Banyak hal yang menjadi perhatian dari daerah dalam RUU Ciptaker, terutama
               pengaturan investasi di daerah dan tenaga kerja asing yang masuk ke daerah.

               RUU Cipta Kerja Sesuai dengan Rambu Konstitusi "Dalam rapat Panitia Musyawarah
               DPD RI telah diputuskan, pembahasan pandangan DPD RI terhadap RUU Cipta Kerja
               yang diajukan oleh pemerintah, akan melibatkan semua alat kelengkapan/Komite
               dengan leading sector-nya di Panitia Perancang Undang-Undang DPD RI," kata
               ketua DPD RI LaNyalla Mahmud Mattaalitti.

               Senada dengan itu, Ketua PPUU DPD RI Alirman Sori menegaskan, DPD RI harus
               menyusun pandangan secara kelembagaan dan dalam penyusunan pandangan itu
               harus dilakukan lintas Komite bersama PPUU mengingat sangat luasnya bidang RUU
               Cipta Kerja tersebut.

               "Masing-masing Komite dapat membahas muatan dari RUU Cipta Kerja ini sesuai
               dengan ruang lingkup tugasnya, sehingga nanti semua pandangan dan pendapat
               dari Komite akan dibahas secara mendalam bersama PPUU, jangan sampai tidak
               berpihak kepada daerah," ujar Alirman. (OL-7).





















                                                      Page 107 of 117.
   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113