Page 109 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 FEBRUARI 2020

Title BPJAMSOSTEK INGATKAN PERUSAHAAN DAPAT PATUHI ATURAN KETENAGAKERJAAN
Media Name jateng.antaranews.com
Pub. Date 27 Februari 2020
https://jateng.antaranews.com/berita/294806/bpjamsostek-ingatkan-perus ahaan-dapat-
Page/URL
patuhi-aturan-ketenagakerjaan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Semarang - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau
BPJAMSOSTEK mengingatkan perusahaan di Provinsi Jawa Tengah yang bergerak di
berbagai bidang untuk mematuhi dan melaksanakan semua peraturan
ketenagakerjaan, khusus jaminan sosial tenaga kerja.

"Hari ini dilakukan penyusunan program kerja antara BPJS Ketenagakerjaan dan
Disnakertrans agar kepatuhan dari perusahaan meningkat," kata Deputi Direktur
BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Jawa Tengah dan Daerah Istimewa
Yogyakarta Suwilwan Rachmat di Semarang, Kamis.

Dalam melakukan pengawasan dan pemeriksaan terpadu terkait kepatuhan
perusahaan melaksanakan aturan ketenagakerjaan, BPJAMSOSTEK menggandeng
pengawas tenaga kerja dari Disnakertrans Jateng.

Ia mengharapkan sinergi dalam melakukan investarisasi dan penyisiran data
tersebut, maka semua perusahaan diharapkan bisa patuh dan berbagai
permasalahan terkait ketenagakerjaan bisa terselesaikan juga.

"Semua satwasker (satuan pengawas ketenagakerjaan) dan pegawai pengawas kita
libatkan agar program yang dirancang bisa dilaksanakan dengan baik pada 2020,"
ujarnya di sela Rapat Pembahasan Pengelolaan Piutang Iuran BPJAMSOSTEK dan
Penyusunan Rencana Kerja Waspadu Bersama Bidang Pengawasan Disnakertrans
Provinsi Jawa Tengah.

Suwilwan mengungkapkan selama 2019, Pemprov Jateng telah memberikan sanksi
kepada 14 perusahaan karena terbukti melakukan berbagai pelanggaran aturan
ketenagakerjaan seperti ketidakpatuhan dalam membayar iuran BPJS
Ketenagakerjaan.

Menurut dia, sanksi untuk pemberi kerja yang tidak melaksanakan Program BPJS
Ketenagakerjaan berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu (TMP2T) yang
bisa berupa tidak diberikan izin, pencabutan izin, maupun tidak boleh
memperpanjang izin.

Terkait dengan ketidakpatuhan perusahaan, kata dia, diklasifikasikan dalam
perusahaan yang tidak tertib membayarkan iuran ke BPJAMSOSTEK, perusahaan
wajib tapi belum mendaftar, dan perusahaan yang sudah mendaftarkan sebagian

Page 108 of 117.