Page 73 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 5 FEBRUARI 2020
P. 73
Title PENELITI: OMNIBUS LAW JANGAN HILANGKAN HAK BURUH SELAMA INI
Media Name jogja.antaranews.com
Pub. Date 04 Februari 2020
https://jogja.antaranews.com/nasional/berita/1279447/peneliti-omnibus- law-jangan-
Page/URL
hilangkan-hak-buruh-selama-ini
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan mampu menjamin
perlindungan bagi pekerja atau buruh dengan tidak menghilangkan hak yang
selama ini melekat pada pekerja atau buruh, kata peneliti pada Pusat Penelitian
Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Dr. Nawawi.
"Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini nantinya diharapkan harus mampu
menjamin kepastian hukum dan menjamin perlindungan bagi pekerja atau buruh
dengan tidak menghilangkan hak yang selama ini melekat pada pekerja atau
buruh," kata Nawawi dalam Seminar Indonesia Demographic Outlook 2020 di
Gedung LIPI, Jakarta, Selasa.
Beberapa perdebatan yang muncul terkait Omnibus Law antara lain penerapan upah
minimum per jam bagi yang bekerja di bawah jam kerja normal 35 jam per minggu
dikhawatirkan berdampak terhadap penurunan tingkat pendapatan pekerja; dan
reformulasi penghitungan pesangon dianggap akan menyebabkan berkurangnya
nilai pesangon yang akan diterima oleh pekerja.
Menurut Nawawi, proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus
Law Cipta Lapangan Kerja di DPR RI harus mengedepankan asas keterbukaan
sehingga dapat menjamin partisipasi dan kepercayaan publik dan efektivitas
pelaksanaan Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
Di sisi lain, Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan sebuah terobosan dan
menjadi kebutuhan mendesak untuk menjawab tuntutan harmonisasi dan
sinkronisasi berbagai perundang-undangan yang selama ini saling tumpang tindih,
kontradiktif, menghambat kegiatan investasi serta seringkali menjadi sumber konflik
industrial, khususnya UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Menurut Nawawi, pembenahan berbagai regulasi yang tercakup dalam 11 klaster
pembahasan dalam Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja diharapkan dapat
meningkatkan kegiatan investasi, ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta
daya saing perekonomian Indonesia.
Dia juga mengatakan upaya perlindungan tenaga kerja juga harus mampu
mengakomodasi seluruh tenaga kerja di Indonesia.
Page 71 of 127.
