Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 100
membuka pintu bagi para profesional untuk terlibat sebagai pengelola proyek kartu
pra kerja.
"Ini yang sedang dibahas dan dimatangkan. Kami masih ada 3 waktu, karena
implementasi kartu pra kerja nanti kan, Januari 2020. (Siapa PMO-nya?) Kalau
secara organisasi pemerintah, tapi isinya bisa profesional," jelasnya di Gedung
Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat (27/9).
Sebagai informasi, pemerintah sendiri telah menganggarkan dana sebesar Rp 10
triliun pada RAPBN 2020 untuk program kartu pra kerja. Pemerintah juga bakal
bekerjasama dengan sejumlah perusahaan platform online seperti Gojek, Bukalapak
dan Tokopedia sebagai penyedia jasa dompet digital (e-wallet).
Terkait jumlah kepesertaan, pemerintah pada tahap awal akan memberikan kartu
pra kerja kepada sekitar 2 juta orang mulai tahun depan. Untuk selanjutnya,
pendaftaran dapat dilakukan secara terbuka dan tidak dibatasi usia.
Dari 2 juta orang tersebut, Menteri Hanif mengatakan, mayoritas atau 1,5 juta
orang di antaranya akan mengikuti program kartu pra kerja berbasis digital.
"Itu 1,5 jutanya digital based, yang 500.000 konvensional. Kalau yang digital based
in kan mulai dari pendaftaran dan penempatan seluruh ekosistemnya, termasuk
pembayaran pasca training (kartu pra kerja) segala macam pakai e-wallet dan
sebagainya," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com [bim]
Page 99 of 166.
