Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 109
diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial. Dimana upaya hukum tersebut ditujukan untuk perusahaan --
perusahaan yang kerap memberikan edukasi hukum dalam penyelenggaraan
jaminan sosial ketenagakerjaan namun tetap memilih untuk tidak patuh.
"Kami mengharap perusahaan untuk lebih taat dalam membayarkan iuran. Sebab,
itu sudah menjadi hak untuk para pekerja," tuturnya.
Dikatakan Amdaustri, penagihan terhadap penunggak iuran dilakukan oleh pihaknya
dengan cara persuasif selama enam bulan pertama. Namun, pihaknya harus
bertindak tegas ketika upaya tersebut tidak berhasil. Pihaknya akan meminta
bantuan kepada pihak Kejari Jakarta Pusat untuk bertindak.
"Jadi kalau enam bulan le atas kita serahkan ke Kejaksaan. Kalau sebelum enam
bulan kita masih lakukan upaya persuasif. Jika langkah ini tidak berhasil, kita
serahkan ke lembaga hukum dalam hal ini Kejari untuk melanjutkan," terangnya.
Amdaustri menyebut, para penunggak itu memang sengaja tidak mau membayar.
Sebab, pihaknya telah melayangkan surat dan melakukan pendekatan. Namun, hal
itu tidak digubris. Untuk itulah, pihaknya menggandeng Kejari Jakarta Pusat untuk
menindak. "Jadi mereka emang sengaja ngga bayar. Tapi ada juga perusahaan
yang sedang mengalami kesulitan finansial atau keuangan," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Kejari Jakarta Pusat, Sugeng Riyanta mengatakan,
perusahaan yang tidak membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan bisa dikategorikan
perbuatan melawan hukum. Kejaksaan diberikan kewenangan untuk menindak
secara hukum perusahaan bandel tersebut. Bahkan, pihaknya dapat mengajukan
pembubaran terhadap perusahaan tersebut.
"MoU ini tentunya sebagai payung. Tentunya ke depan kami sebagai pengacara
negara, apabila dibutuhkan BPJS selaku klien kami, dapat melakukan tindakan
Page 108 of 166.
