Page 107 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 107
mengakses seluruh pelayanan Kemnaker yang berjumlah 16 layanan. Adapun
layanan tersebut adalah layanan pelatihan kerja, pemagangan, penggunaan tenaga
kerja asing, wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan, sertifikasi, dan Karirhub.
Kemudian layanan Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI),
produktivitas, peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama (PKB), izin
Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan Sistem Manajemen Kesehatan, dan
Keselamatan Kerja (SMK3), serta bantuan yang seluruhnya bisa bisa diakses melalui
laman web www.kemenaker.go.id.
"Semua ini akhirnya dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian/lembaga
terkait. Saya minta seluruh jajaran di Kemenaker untuk segera menyelesaikan
proses integrasinya. Jangan sampai ada platform yg beda-beda," tegas Hanif.
Menurut Hanif, ekosistem ketenagakerjaan di Tanah Air selain tidak efisien juga
sangat kaku. Hal tersebut membuat Indonesia tidak dianggap sebagai negara yang
menarik bagi investor untuk menanamkan modalnya.
"[Sebanyak] 33 perusahaan relokasi dari China tidak ada yang ke Indonesia, daya
saing kita kalah. Salah satunya faktor daya saing ini adalah ekosistem tenaga kerja
yang terlalu kaku," ungkapnya.
Hanif menambahkan selama ini investor atau pelaku usaha di dalam negeri
mengalami kesulitan untuk mencari tenaga kerja yang terampil atau punya keahlian
di bidangnya masing-masing. Pasalnya, saat ini lulusan Sekolah Dasar (SD) dan
Sekolah Menengah Pertama (SMP) masih mendominasi angkatan kerja dengan
persentase mencapai 58%. Hanif pun mengaku dirinya sering menemukan keluhan
terkait dengan hubungan industrial seperti masalah upah minimum dan pemutusan
hubungan kerja (PHK).
"Pendeknya saya ingin katakan, [Kemenaker] perlu mentransformasikan ekosistem
tenaga kerja [di Indonesia] agar lebih fleksibel," pungkasnya.
Page 106 of 166.
