Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 130
Oleh karena itu, Tujuan dibuatnya rapat koordinasi teknis terkait pelaksanaan sistem
penempatan satu kanal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman
kepada seluruh stakeholders dan mitra strategis BNP2TKI yaitu 55 P3MI dalam
proses penempatan PMI ke Arab Saudi melalui pilot program SPSK.
Tatang juga meminta agar semua dapat bersama-sama bersinergi antara pembuat
kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam usaha pelindungan PMI.
"Sinergi yang terjalin antara BNP2TKI dan Kemnaker tidak hanya sebagai pembuat
dan pelaksana kebijakan. Kemnaker juga akan turun ke lapangan untuk
mengevaluasi proses pelindungan PMI ini", harap Tatang.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Kemnaker, Aris Wahyudi juga menyatakan
bahwa paradigma mengenai PMI setelah adanya UU no. 18 tahun 17 menjadi
berubah 360deg yaitu menjadi paradigma pelindungan.
Setiap TKI yang berangkat bekerja ke luar negeri harus benar-benar siap dari sisi
dokumen, keterampilan dan lain lain untuk dapat di tempatkan ke Arab Saudi . Pilot
project ini tidak boleh memungut biaya sepeser pun kepada calon PMI.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono; Sekretaris
Utama BNP2TKI , Tatang Budie Utama Razak; Direktur P2P, Ahnas; Direktur
Sosialiasi dan Kelembagaan, Servulus Bobo Riti; Direktur Pengamanan dan
Pengawasan, Birgjenpol Nur Widianto; Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan
Dokumen, Haposan Saragih; Direktur Kerjasama Luar Negeri, Fredy Panggabean;
Direktur Pemberdayaan, A. Gatot Hermawan; Direktur Pelayanan Penempatan
Pemerintah, Arini; Kepala Biro Hukum dan Humas, Sukmo Yuwono, Direktur Mediasi
dan Advokasi, Yana Anusasana; Kepala Puslitfo, Abdul Ghofar dan seluruh pejabat
Esselon II, III, IV dan pegawai di lingkungan BNP2TKI (*).
Page 129 of 166.
