Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019

P3MI dan satu P3MI maksimal memiliki PKP dengan 3 (tiga) Syarikah. SPSK

dilaksanakan melalui integrasi antara sistem informasi kedua negara, yaitu
Musaned, Sisnaker dan SISKOTKLN. Oleh karena itu, Tujuan dibuatnya rapat

koordinasi teknis terkait pelaksanaan sistem penempatan satu kanal ini adalah untuk

menyamakan persepsi dan pemahaman kepada seluruh stakeholders dan mitra
strategis BNP2TKI yaitu 55 P3MI dalam proses penempatan PMI ke Arab Saudi

melalui pilot program SPSK.

Tatang juga meminta agar semua dapat bersama-sama bersinergi antara pembuat

kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam usaha pelindungan PMI.

"Sinergi yang terjalin antara BNP2TKI dan Kemnaker tidak hanya sebagai pembuat
dan pelaksana kebijakan. Kemnaker juga akan turun ke lapangan untuk

mengevaluasi proses pelindungan PMI ini," harap Tatang.

Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Kemnaker, Aris Wahyudi juga menyatakan
bahwa paradigma mengenai PMI setelah adanya UU no. 18 tahun 17 menjadi

berubah 360 yaitu menjadi paradigma pelindungan. Setiap TKI yang berangkat

bekerja ke luar negeri harus benar-benar siap dari sisi dokumen, keterampilan dan
lain lain untuk dapat di tempatkan ke Arab Saudi. Pilot project ini tidak boleh

memungut biaya sepeser pun kepada calon PMI.

Turut hadir dalam acara ini Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono; Sekretaris

Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak; Direktur P2P, Ahnas; Direktur

Sosialiasi dan Kelembagaan, Servulus Bobo Riti; Direktur Pengamanan dan

Pengawasan, Birgjenpol Nur Widianto; Direktur Kerjasama dan Verifikasi Penyiapan
Dokumen, Haposan Saragih; Direktur Kerjasama Luar Negeri, Fredy Panggabean;

Direktur Pemberdayaan, A. Gatot Hermawan; Direktur Pelayanan Penempatan

Pemerintah, Arini; Kepala Biro Hukum dan Humas, Sukmo Yuwono, Direktur Mediasi

dan Advokasi, Yana Anusasana; Kepala Puslitfo, Abdul Ghofar dan seluruh pejabat
Esselon II, III, IV dan pegawai di lingkungan BNP2TKI [hhw]

Page 124 of 166.