Page 121 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 121
perseorangan, melainkan dengan agensi penempatan Arab Saudi (Syarikah) dan
P3MI yang sudah ditetapkan dapat melakukan proses penempatan. Kemudian, Satu
Syarikah maksimal memiliki Perjanjian Kerja Penempatan (PKP) dengan tiga P3MI
dan satu P3MI maksimal memiliki PKP dengan 3tiga Syarikah. SPSK dilaksanakan
melalui integrasi antara sistem informasi kedua negara, yaitu Musaned, Sisnaker dan
SISKOTKLN.
Oleh karena itu, Tujuan dibuatnya rapat koordinasi teknis terkait pelaksanaan sistem
penempatan satu kanal ini adalah untuk menyamakan persepsi dan pemahaman
kepada seluruh stakeholders dan mitra strategis BNP2TKI yaitu 55 P3MI dalam
proses penempatan PMI ke Arab Saudi melalui pilot program SPSK.
Tatang juga meminta agar semua dapat bersama-sama bersinergi antara pembuat
kebijakan dan pelaksana kebijakan dalam usaha pelindungan PMI.
"Sinergi yang terjalin antara BNP2TKI dan Kemnaker tidak hanya sebagai pembuat
dan pelaksana kebijakan. Kemnaker juga akan turun ke lapangan untuk
mengevaluasi proses pelindungan PMI ini," harap Tatang.
Pada kesempatan yang sama, Plt. Dirjen Kemnaker, Aris Wahyudi juga menyatakan
bahwa paradigma mengenai PMI setelah adanya UU No. 18 Tahun 2017 menjadi
berubah 360 yaitu menjadi paradigma pelindungan. Setiap TKI yang berangkat
bekerja ke luar negeri harus benar-benar siap dari sisi dokumen, keterampilan dan
lain lain untuk dapat di tempatkan ke Arab Saudi. Pilot project ini tidak boleh
memungut biaya sepeser pun kepada calon PMI.
Turut hadir dalam acara ini Deputi Penempatan, Teguh Hendro Cahyono; Sekretaris
Utama BNP2TKI, Tatang Budie Utama Razak; Direktur P2P, Ahnas; Direktur
Sosialiasi dan Kelembagaan, Servulus Bobo Riti; Direktur Pengamanan dan
Pengawasan, Birgjenpol Nur Widianto; Direktur Kerja sama dan Verifikasi Penyiapan
Dokumen, Haposan Saragih.
Page 120 of 166.
