Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 124
pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Keputusan Kemnaker serta Keputusan
Dirjen Binapenta dengan membuat kesepakatan baru terkait sistem penempatan
satu kanal ke Arab Saudi," ujar Tatang.
Dasar hukum sistem penempatan satu kanal ini adalah pertama, Technical
Arrangement Pemerintah Indonesia dengan KSA yang ditandatangani pada tanggal
11 Oktober 2018; Kedua, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun
2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal; Ketiga,
Keputusan Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Nomor Kep.735/PPTKPKK/IV/2019
tentang Penetapan P3MI sebagai Pelaksana Penempatan SPSK. SPSK tidak
mencabut moratorium penempatan TKI PLRT (Permenaker 260/2015) SPSK
merupakan pilot project penempatan PMI untuk jabatan domestik formal yang
dipekerjakan kepada pengguna Badan Hukum bukan individu. Untuk diketahui,
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) ini terintegrasi secara online antara
Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari informasi,
pendaftaran, seleksi, penempatan, dan pemulangan di bawah kendali Pemerintah
Republik Indonesia. Prinsip dan mekanisme sistem satu kanal ini sesuai dengan
Supply dan Demand. Lokasi penempatan di kota Jeddah, Riyadh, Madinah, dan
Wilayah Timur (Dammam, Dhahran, dan Khobar). Sistem ini dilakukan oleh kedua
negara dengan sistem yang terintegrasi. Membutuhkan waktu 6 Bulan Periode Pilot
Project, dengan 2 Tahun Masa Kontrak Kerja, Untuk jabatan: Housekeeper, Baby
Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver, Child Care Worker. Evaluasi
dapat dilakukan setiap 3 bulan oleh Joint Task Force kedua pihak. Hasil evaluasi
menentukan kelanjutan pilot project serta di bawah kendali Pemerintah Republik
Indonesia.
Dalam SPSK ini hubungan kerja PMI tidak secara langsung dengan pengguna
perseorangan, melainkan dengan agensi penempatan Arab Saudi (Syarikah) dan
P3MI yang sudah ditetapkan dapat melakukan proses penempatan. Kemudian, Satu
Syarikah maksimal memiliki Perjanjian Kerja Penempatan (PKP) dengan 3 (tiga)
Page 123 of 166.
