Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 147
Arrangement pemerintah Indonesia dengan KSA yang ditandatangani 11 Oktober
2018. Kedua, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor 291 Tahun 2018
tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran
Indonesia di Kerajaan Arab Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal; ketiga,
Keputusan Direktur Jenderal Binapenta dan PKK Nomor Kep.735/PPTKPKK/IV/2019
tentang Penetapan P3MI sebagai Pelaksana Penempatan SPSK.
Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) tidak mencabut moratorium penempatan TKI
PLRT (Permenaker 260/2015) dan merupakan pilot project penempatan PMI untuk
jabatan domestik formal yang dipekerjakan kepada pengguna badan hukum bukan
individu.
Untuk diketahui, SPSK terintegrasi secara online antara pemerintah RI dengan
Kerajaan Arab Saudi, dimulai dari informasi, pendaftaan, seleksi, penempatan, dan
pemulangan dibawah kendali RI. Prinsip dan mekanisme sistem satu kanal ini sesuai
dengan supply dan demand.
Lokasi penempatan di kota Jeddah, Riyadh, Madinah, dan Wilayah Timur (Dammam,
Dhahran, dan Khobar). Sistem ini dilakukan oleh kedua negara dengan sistem yang
terintegrasi.
Hal ini membutuhkan waktu 6 bulan, dengan 2 tahun masa kontrak kerja untuk
jabatan Housekeeper, Baby Sitter, Family Cook, Elderly Care Taker, Family Driver,
dan Child Care Worker. Evaluasi dapat dilakukan setiap 3 bulan oleh Joint Task
Force kedua pihak. Hasil evaluasi menentukan kelanjutan pilot project di bawah
kendali RI.
Dalam SPSK ini, hubungan kerja PMI tidak secara langsung dengan pengguna
perseorangan, melainkan dengan agensi penempatan Arab Saudi (Syarikah) dan
P3MI yang sudah ditetapkan dapat melakukan proses penempatan. Satu Syarikah
maksimal memiliki Perjanjian Kerja Penempatan (PKP) dengan tiga P3MI dan satu
Page 146 of 166.
