Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 52
Title PEMERINTAH DIKRITIK TERKAIT SISTEM PENEMPATAN TKI SATU KANAL
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 28 September 2019
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/09/28/pemerintah-dikritik-ter kait-sistem-
Page/URL
penempatan-tki-satu-kanal
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
JAKARTA - KPK dan Ombudsman diharapkan memonitor rencana Kementerian
Tenaga Kerja RI dalam Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) Pekerja Migran
Indonesia ke Arab Saudi.
Koordinator Komite Milenial Anti Korupsi (KOMIK) Agus L mengkhawatirkan ada
potensi kongkalikong dalam program ini.
"Dari awal terlihat keanehan tentang perusahaan penempatan yang ditunjuk untuk
melakukan penempatan melalui program SPSK ini. Di dalam Kepmenaker No. 291
pada bab III nomor 1 K disebutkan bahwa perusahaan penempatan harus memiliki
surat atau bukti keanggotaan dalam asosiasi yang ditunjuk sebagai wakil dari
Kadin," kata Agus dalam keterangannya, Sabtu (28/9/2019).
Agus juga menyoroti Kepmenaker nomor 291 bab III nomor 2 yang menyatakan
bahwa pekerja imigran merupakan tanggung jawab dari asosiasi.
Keputusan ini, lanjut Agus, seakan-akan meniadakan fungsi Kemenaker yang
seharusnya melindungi pekerja migran terkesan tidak berfungsi.
Selain itu, Agus juga mempersoalkan indikasi semakin menguatnya posisi APJATI
sebagai asosiasi dalam program SPSK berdasarkan surat Dirjen Binapenta dan PKK
pada tanggal 17 September 2019, pada poin 4 menyatakan bahwa DPP APJATI
melalui surat nomor 031/-BDPP-APJATI/IX/2019 tanggal 5 September 2019 bahwa
Page 51 of 166.
