Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 53

perusahaan penempatan telah melakukan persiapan, pendataan, dan lain

               sebagainya berdasarkan koordinasi dengan APJATI.


               Selain poin 4, Agus juga menyatakan adanya kejanggalan pada poin 6 dimana

               Asosiasi telah menunjuk sebuah perusahaan sebagai penyelenggara job fair bagi
               calon pekerja migran.



               Hal ini, tegas Agus, bertentangan dengan UU No 18/2017 yang menyebutkan bahwa
               penyelenggara job fair bagi pekerja migran adalah pemerintah daerah.



               Alasan-alasan inilah yang membuat Agus mendorong KPK dan Ombudsman agar

               segera melakukan monitoring secara intensif.


               "Masalah penempatan pekerja imigran ini sangat sensitif. Seharusnya kementerian

               tidak mengeluarkan kebijakan apa pun di akhir masa jabatan. Apalagi yang

               ditempatkan adalah manusia (pekerja imigran) sehingga tak layak dicoba-coba."
               tegas Agus.



               Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih transparan dalam penyusunan teknis
               pelaksanaan dan tidak tergesa-gesa saat mengeluarkan kebijakan atau aturan

               apapun yang berkaitan dengan SPSK ini.


               "Publik akhirnya akan menilai, apakah benar SPSK ini harus dijalankan dengan cara

               cara sehat dan menjamin perlindungan pekerja migran namun hanya untuk

               mengeruk keuntungan semata, atau pemerintah betul-betul memikirkan

               perlindungan bagi warganegaranya," tutup Agus.

















                                                       Page 52 of 166.
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58