Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 SEPTEMBER 2019
P. 53
perusahaan penempatan telah melakukan persiapan, pendataan, dan lain
sebagainya berdasarkan koordinasi dengan APJATI.
Selain poin 4, Agus juga menyatakan adanya kejanggalan pada poin 6 dimana
Asosiasi telah menunjuk sebuah perusahaan sebagai penyelenggara job fair bagi
calon pekerja migran.
Hal ini, tegas Agus, bertentangan dengan UU No 18/2017 yang menyebutkan bahwa
penyelenggara job fair bagi pekerja migran adalah pemerintah daerah.
Alasan-alasan inilah yang membuat Agus mendorong KPK dan Ombudsman agar
segera melakukan monitoring secara intensif.
"Masalah penempatan pekerja imigran ini sangat sensitif. Seharusnya kementerian
tidak mengeluarkan kebijakan apa pun di akhir masa jabatan. Apalagi yang
ditempatkan adalah manusia (pekerja imigran) sehingga tak layak dicoba-coba."
tegas Agus.
Menurut dia, seharusnya pemerintah lebih transparan dalam penyusunan teknis
pelaksanaan dan tidak tergesa-gesa saat mengeluarkan kebijakan atau aturan
apapun yang berkaitan dengan SPSK ini.
"Publik akhirnya akan menilai, apakah benar SPSK ini harus dijalankan dengan cara
cara sehat dan menjamin perlindungan pekerja migran namun hanya untuk
mengeruk keuntungan semata, atau pemerintah betul-betul memikirkan
perlindungan bagi warganegaranya," tutup Agus.
Page 52 of 166.