Page 3 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 3

Judul               Buruh Dirumahkan Kena Dampak PPKM, Pengusaha Tetap Wajib Bayar
                                    Gaji
                Nama Media          sindonews.com
                Newstrend           Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja di Masa Pandemi COVID-19
                Halaman/URL         https://ekbis.sindonews.com/read/512018/34/buruh-dirumahkan-kena-
                                    dampak-ppkm-pengusaha-tetap-wajib-bayar-gaji-1629076088
                Jurnalis            Michelle Natalia
                Tanggal             2021-08-16 09:13:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons
              Kementerian  Ketenagakerjaan  terhadap  adanya  dampak  pandemi  Covid-19  dalam  hubungan
              kerja

              positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita
              ingin  menekankan  pentingnya  dialog  sosial.  Karena  kita  ingin  semua  pihak  benar-benar
              terlindungi dari dampak pandemi ini

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam Kepmenaker tersebut,
              kita  sampaikan  acuan  atau  pedoman  bagi  pengusaha  dan  pekerja,  yaitu  pengusaha  yang
              memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah
              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Jam kerja juga diatur dengan
              sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar
              bekerja dari rumah saja

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Lalu perusahaan yang secara
              finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat
              membuat kesepakatan penyesuaian upah

              negative - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Tetapi PHK harus jalan paling
              akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada jalan lain maka terpaksa PHK,
              namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja

              neutral - Indah Anggoro Putri (Dirjen PHI dan Jamsos Kemnaker) Dalam dialog bipartit dengan
              putusan  PHK  kiranya  melibatkan  dinas  ketenagakerjaan  setempat.  Dan  jangan  lupa  hak-hak
              pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut






                                                            2
   1   2   3   4   5   6   7   8