Page 4 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

Ringkasan

Pemerintah menerbitkan aturan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19 khususnya di masa
Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut tertuang dalam
Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona. "Kepmenaker ini adalah sebagai
wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya dampak pandemi Covid-19 dalam
hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, di Jakarta, Senin
(16/8/2021).

BURUH DIRUMAHKAN KENA DAMPAK PPKM, PENGUSAHA TETAP WAJIB BAYAR
GAJI

JAKARTA - Pemerintah menerbitkan aturan hubungan kerja di masa pandemi Covid-19
khususnya di masa Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut
tertuang dalam Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021
tentang Pedoman Pelaksanaan Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona.

"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi Covid-19 dalam hubungan kerja," kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida
Fauziyah, di Jakarta, Senin (16/8/2021).

Menurut Ida pandemi Covid-19 adalah masalah bersama bagi pemerintah, pengusaha, dan
pekerja/buruh. Sehingga, penanganan dampak pandemi membutuhkan komitmen dan kerja
sama semua pihak. "Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya
dialog sosial. Karena kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini,"
kata Ida.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Indah
Anggoro Putri mengatakan Kepmenaker No.104 Tahun 2021 mencakup tiga hal. Pertama,
pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di kantor/tempat
kerja atau Work From Office (WFO) dan kedua terkait pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja
lainnya.
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja,
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Putri.

Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran. "Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang
sehat. Bagi ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," jelas Putri.
Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan. "Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar
upah bagi para pekerja, maka pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian
upah," terang Putri.

Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-
hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah
sebelum penyesuaian.

3