Page 9 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021

KEMNAKER TERBITKAN PEDOMAN PELAKSANAAN HUBUNGAN KERJA MASA
PANDEMI
Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah telah menandatangani pedoman yang
mengatur hubungan kerja di masa pandemi COVID-19 khususnya saat Pemberlakuan
Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan RI (Kepmenaker) Nomor 104 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan
Hubungan Kerja Selama Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

"Kepmenaker ini adalah sebagai wujud respons Kementerian Ketenagakerjaan terhadap adanya
dampak pandemi COVID-19 dalam hubungan kerja," kata Menaker Ida dalam keterangan resmi
yang diterima Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta pada Senin.

Menurut Menaker Ida, pandemi COVID-19 adalah masalah bersama bagi pemerintah,
pengusaha, dan pekerja. Sehingga, penanganan dampak pandemi membutuhkan komitmen dan
kerja sama semua pihak.
"Oleh karena itu, dalam Kepmenaker ini kita ingin menekankan pentingnya dialog sosial. Karena
kita ingin semua pihak benar-benar terlindungi dari dampak pandemi ini," katanya.

Dalam keterangan yang sama, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (PHI dan Jamsos) Indah Anggoro Putri mengatakan Kepmenaker yang diteken
pada 13 Agustus 2021 itu mencakup pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home
(WFH) dan bekerja di kantor atau Work From Office (WFO) dan pelaksanaan upah dan hak-hak
pekerja lainnya.

Menurut Dirjen PHI dan Jamsos Putri, aturan tersebut menjadi acuan atau pedoman bagi
pengusaha dan pekerja di mana perusahaan yang memberlakukan sistem kerja WFH harus tetap
wajib membayar upah. Sedangkan untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja
secara WFO, serta pengaturan atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan
secara bergiliran.

"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," kata Putri.

Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 itu juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi COVID-19. Di mana pekerja tetap berhak atas
upah saat dirumahkan. Jika, perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah
bagi para pekerja maka dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah dengan pekerja.

Sementara perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain
bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum
penyesuaian. Ruang lingkup lain yang diatur dalam Kepmenaker itu adalah mengenai
pencegahan pemutusan hubungan kerja (PHK), dengan ditegaskan bahwa PHK adalah jalan
terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika pandemi COVID-19 berdampak terhadap
keberlangsungan usaha.

"Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
pekerja," ucapnya.

Dia menambahkan bahwa jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial
perusahaan, maka harus dibuktikan dengan laporan finansial perusahaan. Selain itu dialog
bipartit terkait putusan PHK juga diharapkan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan setempat dan
pemenuhan hak-hak pekerja.

8