Page 11 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 11
Pertama, pelaksanaan sistem kerja dari rumah atau Work From Home (WFH) dan bekerja di
kantor/tempat kerja atau Work From Office (WFO).
Kedua, pelaksanaan upah dan hak-hak pekerja lainnya. Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur
dalam beleid ini adalah pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
"Dalam Kepmenaker tersebut, kita sampaikan acuan atau pedoman bagi pengusaha dan pekerja
yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah," kata
Putri dalam siaran pers, Senin (16/8/2021).
Adapun, untuk WFO, harus diatur persentase pekerja yang bekerja secara WFO, serta
pengaturan shifting atau pembagian waktu kerja dan hari kerja dalam satu bulan secara
bergiliran.
"Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," ujarnya.
Dalam Kepmenaker No. 104/2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
atas gaji/upah saat dirumahkan.
Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah.
Perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon, dan hak-hak lain bagi pekerja,
yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada upah sebelum penyesuaian.
Adapun, ruang lingkup ketiga yang diatur dalam beleid ini adalah pencegahan Pemutusan
Hubungan Kerja (PHK). PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil jika
pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.
"Namun, harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan pekerja," katanya.
Jika PHK terpaksa dibuat karena ketidakmampuan finansial perusahaan, maka harus dibuktikan
dengan laporan finansial perusahaan bahwa perusahan tersebut sudah tidak mampu.
Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat
dan jangan lupa tetap memberikan hak-hak pekerja walaupun perusahaan itu bangkrut.
10
