Page 13 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 AGUSTUS 2021
P. 13

"Dalam  Kepmenaker  tersebut,  kami  sampaikan  acuan  atau  pedoman  bagi  pengusaha  dan
              pekerja yaitu pengusaha yang memberlakukan sistem kerja WFH tetap wajib membayar upah,"
              kata Dirjen Putri.

              Sedangkan  untuk  WFO,  harus  diatur  persentase  pekerja  yang  bekerja  secara  WFO,  serta
              pengaturan  shifting  atau  pembagian  waktu  kerja  dan  hari  kerja  dalam  satu  bulan  secara
              bergiliran.

              "Jam kerja juga diatur dengan sebaik-baiknya dengan mengutamakan mereka yang sehat. Bagi
              ibu hamil atau rentan sakit agar bekerja dari rumah saja," kata Dirjen Putri menjelaskan.

              Dalam Kepmenaker No. 104 Tahun 2021 ini juga dijelaskan mengenai perusahaan yang terpaksa
              merumahkan pekerja karena dampak pandemi Covid-19. Di mana pekerja/buruh tetap berhak
              atas gaji/upah saat dirumahkan.

              "Lalu perusahaan yang secara finansial tidak mampu membayar upah bagi para pekerja, maka
              pengusaha dan pekerja dapat membuat kesepakatan penyesuaian upah," terang Dirjen Putri.

              Dirjen Putri menambahkan, perhitungan iuran manfaat jaminan sosial bagi pekerja, pesangon,
              dan hak-hak lain bagi pekerja, yang dihitungkan dengan upah, maka harus mengacu kepada
              upah sebelum penyesuaian.

              Adapun,  ruang  lingkup  ketiga  yang  diatur  dalam  Kepmenaker  104  Tahun  2021  adalah
              pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
              Ditegaskan dalam Kepmenaker ini, PHK adalah jalan terakhir dan satu-satunya yang bisa diambil
              jika pandemi Covid-19 berdampak terhadap keberlangsungan usaha.

              "Tetapi PHK harus jalan paling akhir kalau sudah dilakukan upaya-upaya lain kemudian tidak ada
              jalan lain maka terpaksa PHK, namun harus suatu keputusan bersama antara pengusaha dan
              pekerja," kata Putri.

              Dirjen  Putri  memberi  catatan,  jika  PHK  terpaksa  dibuat  karena  ketidakmampuan  finansial
              perusahaan,  maka  harus  dibuktikan  dengan  laporan  finansial  perusahaan  bahwa  perusahan
              tersebut sudah tidak mampu.

              "Dalam dialog bipartit dengan putusan PHK kiranya melibatkan dinas ketenagakerjaan setempat.
              Dan jangan lupa hak-hak pekerja ini harus tetap diberikan walaupun perusahaan itu bangkrut,"
              tegas Putri.


























                                                           12
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18