Page 126 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

sebuah apartemen di Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020) malam. Dalam penggerebekan
terdapat 19 calon pekerja migran non prosedural yang dievakuasi untuk diamankan.

"Hari Jumat,17 Juni 2020, BP2MI mendapatkan telepon dari masyarakat melalui layanan Crisis
Center terkait adanya dugaan rencana pengiriman PMI non prosedural ke Thailand yang
dilakukan oleh PT Duta Buana Bahari yang beralamat di Semarang," jelas Benny, di Jakarta
Sabtu (18/7/2020).

Mendapat laporan dari masyarakat, Kepala BP2MI Benny Rhamdani langsung memimpin rapat
persiapan dan melakukan penggerebekan ke Apartemen Bogor Icon Gedung Alphine Bukit
Cimanggu, Bogor, Jawa Barat.

Setelah dilakukan pengecekan di kamar nomor 18 lantai 12 apartemen, terdapat 2 calon PMI
yang berada di kamar tersebut. Lalu, setelah dilakukan pendalaman, ditemukan lagi 17 CPMI
yang terdapat di 3 kamar terpisah salah satu kamar dihuni oleh 3 CPMI perempuan sehingga
total CPMI yang ditampung di apartemen tersebut sebanyak 19 CPMI yang terdiri dari 3
perempuan dan 16 laki-laki.

Benny Rhamdani mengatakan, belasan PMI non prosedural ini rencananya akan diberangkatkan
ke Thailand oleh dua perusahaan yang berbeda. Namun, kedua perusahaan ini tidak terdaftar
secara resmi.

BP2MI juga telah melakukan pengecekan status PT Duta Buana Bahari, PT tersebut tidak
terdaftar memiliki izin SIP3MI dari Kementerian Ketenagakerjaan dari total 318 Perusahaan
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) dan agen travel PT Nadies Citra Mandiri yang
beralamat di gedung alumni IPB Jalan Pajajaran Baranangsiang Bogor.

"Ke-19 calon PMI ini akan di janjikan untuk bekerja di sektor perhotelan dengan gaji 10 hingga
20 juta Rupiah per bulannya. Mereka juga wajib membayar uang sebesar 25 Juta Rupiah kepada
perusahaan dan dijanjikan akan diberangkatkan dalam waktu 2 minggu," jelas Benny.

Untuk mengusut kasus ini, lanjut Benny BP2MI akan bekerja sama dengan Bareskrim Polri.
Selain itu, para calon PMI ini juga menjalani pemeriksaan Covid 19, dan setelah melakukan rapid
test pada Sabtu pagi (18/7/2020).

"Para calon PMI bukan kita laporkan tapi dimintai keterangan. Setelah proses pemeriksaan
rampung belasan CPMI ini akan dikembalikan ke daerah asal yang di Jawa Barat dan Jawa
Tengah. Para calon PMI ini adalah korban yang harus dilindungi hak-haknya. Saya sudah
katakan bahwa mereka adalah warga negara VVIP. BP2MI akan melindungi mereka dari ujung
rambut hingga ujung kaki," ujarnya.

Lebih lanjut Benny menyampaikan, bahwa hukum harus ditegakkan kepada perusahaan-
perusahaan yang mengirimkan tenaga kerja secara ilegal. Perlu dilakukan konsolidasi antar
pihak dan pembenahan dari hulu dan tata kelola penempatan pekerja migran, sebagai salah
satu bentuk perlindungan kepada calon PMI.

125