Page 230 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020

ZAINUDIN AMALI JADI DOSEN PENGUJI IDA FAUZIYAH

JAKARTA - Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Zainudin Amali
menjadi dosen penguji mahasiswa Ida Fauziyah yang juga sebagai Menteri Ketanagakerjaan
dengan disertasi "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender Dalam Pelaksanaan Tugas
dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat RI" di Kampus IPDN Gedung Pascasarjana, Cilandak,
Jumat (17/7) pagi.

Menpora bersama Rektor IPDN Hadi Prabowo mendengarkan langsung paparan materi disertasi
yang disampaikan Ida Fauziyah.

"Alhamdulillah, terima kasih kepada semua dosen penguji yang ada di ruangan ini. Di tengah
tugas dan kesibukan sehari-hari yang menguras energi, penelitian ini dapat saya selesaikan
dengan baik," kata Ida dalam pembukaanya.

Penelitian berjudul "Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Gender dalam Pelaksanaan
Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia" ini diajukan untuk memenuhi
salah satu persyaratan dalam meraih gelar Doktor Ilmu Pemerintahan pada program Pasca
Sarjana Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

"Pemilihan isu gender dalam konteks keparlemanan yang menjadi tema sentral penelitian ini
tentu tak lepas dari 'takdir' sebagai wakil rakyat yang saya jalani selama hampir dua dasawarsa.
Selama itu saya mendidikasikan segenap tenaga dan pikiran untuk turut berikhtiar
meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai tugas dan fungsi yang
melekat pada lembaga legislatif," ujarnya.

Ida menyampaikan, sebagai politisi yang berkesempatan menjadi legislator selama empat
periode, dirinya terlibat hampir seluruh dinamika parlemen pasca-reformasi sebagai bentuk
peran dan kontribusi perempuan dalam pembentukan regulasi dan pengambilan kebijakan
negara.

"Saya menemukan salah satu urgensi penelitian, yaitu untuk mengamati sejauh mana perspektif
gender terimplementasi dalam proses perancangan sejumlah kebijakan di lembaga legislatif,"
katanya.

"Semoga hasil penelitian ini dapat menambah refrensi dalam pengambilan kebijakan, terutama
agar pembangunan di semua sektor memiliki persepektif gender dan berkeadilan bagi
perempuan. Sebab, tidak ada demokrasi sejati tanpa keterwakilan perempuan," imbuhnya..

229