Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 28
Belasan PMI non-prose-dural tersebut, kata Benny. rencananya akan diberangkatkan ke
Thailand oleh dua perusahaan yang berbeda. Namun, kedua perusahaan ini tidak terdaftar
secara resmi.
Dua perusahaan tersebut berinisial PT DBH. Perusahaan tersebut tidak terdaftar memiliki Surat
Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Kementerian
Ketenagakerjaan.
Kedua, kata Benny. pihak agen travel PT NCM yang beralamat di Gedung Alumni IPB Jalan
Pajajaran, Baranangsiang. Bogor. Benny menjelaskan, penggerebekan bermula dari adanya
laporan masyarakat melalui layanan Crisis Center BP2MI terkait adanya dugaan rencana
pengiriman PMI non-prosedural.
Setelah mendapat laporan tersebut. Benny langsung memimpin rapat persiapan dan melakukan
penggerebekan ke Apartemen Bogor Icon. Setelah dilakukan pengecekan di kamar nomor 18
lantai 12 apartemen, terdapat dua calon PMI yang berada di kamar tersebut.
Selanjutnya, petugas melakukan pendalaman dan ditemukan lagi calon PMI yang terdapat di
tiga kamar. Mereka juga wajib membayar uang sebesar Rp 25 juta kepada perusahaan dan
dijanjikan akan diberangkatkan dalam waktu dua minggu
“Kamar dihuni oleh tiga calon PMI perempuan. Sehingga total CPMI yang ditampung di
apartemen tersebut sebanyak 19 CPMI yang terdiri dari 3 perempuan dan 16 laki-laki." kata
Benny.
Benny mengatakan para calon PMI tersebut nantinya akan dimintai keterangan dari kepolisian.
Setelah proses pemeriksaan rampung, belasan calon PMI tersebut akan dikembalikan ke daerah
asal di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
"Para calon PMI ini adalah korban yang harus dilindungi hak-haknya. Saya sudah katakan bahwa
mereka adalah warga negara WIP. BP2MI akan melindungi mereka dari ujung rambut hingga
ujung kaki." katanya.
Gandeng Bareskrim
Untuk menindaklanjuti temuan penampungan 19 calon pekerja migran Indonesia non
prosedural ini. pihak BP2MI menggandeng Bareskrim Polri.
Adapun, kerja sama pengusutan temuan tersebut sebagai upaya untuk memberantas dugaan
Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
"Perlu dilakukan konsolidasi antar pihak dan pembenahan dari hulu dan tala kelola penempatan
pekerja migran, sebagai salah satu bentuk perlindungan kepada calon PMI." kata Benny.
(ded/kom-pas.com)
27
