Page 319 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 JULI 2020
P. 319
"Karena kemampuan anggaran daerah kan tidak mencukupi dan penyalurannya juga bukan
hanya di sektor perburuhan. Cukup banyak juga sektor lain yang mesti dipertiatikan, di sisi lain
kemampuan anggaran juga terbatas," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja. Disnakertrans DIY. Ariyanto Wibowo kepada Tribun Jogja, Kamis (16/7).
TAK BISA PENUHI PERMINTAAN PEKERJA
DINAS Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Daerah Istimewa Yogyakarta
mengatakan, tuntutan buruh yang menginginkan pemberian BLT setara UMP bagi pekerja
terdampak Covid-19 cukup berat untuk direalisasikan.
"Karena kemampuan anggaran daerah kan tidak mencukupi dan penyalurannya juga bukan
hanya di sektor perburuhan. Cukup banyak juga sektor lain yang mesti dipertiatikan, di sisi lain
kemampuan anggaran juga terbatas," kata Kabid Hubungan Industrial dan Perlindungan Tenaga
Kerja. Disnakertrans DIY. Ariyanto Wibowo kepada Tribun Jogja, Kamis (16/7).
Dia menyebutkan, saat ini Pemda DIY juga tengah mendata pekerja yang terdampak Covid-19.
Nantinya Diskomin-fo DIY bertugas untuk melakukan akurasi dan pencocokan data untuk
melakukan penyaluran bantuan kepada pekerja yang terdampak.
"Kami maunya bantuan yang diberikan tepat sasaran karena selama ini memang muncul data
yang tumpang tindih dan lain sebagainya. Nantinya mekanismenya juga tengah kita atur
bagaimana pelaksanaannya supaya optimal di lapangan." ucapnya.
Diakui dia. sampai saat ini Pemda DIY memang belum menyalurkan bantuan kepada pekerja
terdampak Covid-19 melalui Disnakertrans. Sejumlah bantuan yang mengalir hanya dari Dinsos.
Kemenaker. maupun instansi terkait lainnya.
"Kemarin itu baru dari pusat yang dari Kemenaker, itu kami salurkan kepada pekerja informal
yakni buruh gendong," ucapnya.
Dalam pendataan bagi pekerja terdampak. pihaknya juga mengimbau kepada serikat pekerja
untuk melaporkan anggotanya yang dirumahkan maupun dipaksa berhenti akibat pandemi
Covid-19. Hal ini untuk mengoptimalkan akurasi data yang diperoleh oleh dinas terkait agar
penyaluran bantuan dapat berjalan efektif.
"Kami akan coba cocokkan melalui NIK dan domisili. Karena dari pengalaman yang sudah-sudah
ada yang satu NIK dipakainya untuk beberapa orang, jadi kita tidak mau yang begitu terulang
lagi." katanya, (jsf)
318
